Karmuji.com | Penyuluh Agama Islam Tuban

Transaksi Ekonomi Syariah

Transaksi Ekonomi Syariah

Teransaksi Ekonomi/ Syariah
 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

“........ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS Al-Baqarah [2] : 275).

Dari Ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam telah menyatakan sikap tidak boleh adanya hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang bisa memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberi sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.

Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap fair, jujur, dan adil terhadap orang lain. Monopoli dan penetapan harga secara semena-mena sangat dilarang untuk dilakukan.

Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas empat transaksi utama, yaitu :
1. Penjualan (ba'i) merupakan pemindahan kepemilikan atau sekumpulan properti dengan mendapat sejumlah uang (transfer of property).

2. Sewa (ijarah) merupakan pemindahan hak untuk menggunakan properti dengan menggunakan sejumlah uang/pemindahan manfaat.

3. Hadiah (hibah) merupakan pemindahan sekumpulan properti tanpa alasan apa-apa.

4. Pinjaman (ariyah) merupakan pemindahan hak pengunaan properti tanpa alasan apa-apa.

Empat prinsip dasar ini kemudian diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus, seperti deposito, jaminan, sewa-menyewa, yayasan wakaf (badan sosial atau keagamaan), dan kemitraan.

Kemitraan sebagai salah satu transaksi yang memainkan peranan penting dalam permodalan Islam, terdiri dari :

1. Kemitraan terbatas (syirkah al-'inan)
Pada kemitraan jenis ini, para mitra menyertakan modal, properti dan/atau kerja. Laba dan rugi dibagi bersama menurut cara yang telah disepakati.

Masing-masing mitra hanya berkedudukan sebagai agen (wakil) sehingga seorang mitra tidak bertanggung jawab atas utang sesama mitranya dan hanya dapat menuntut orang yang mengadakan perjanjian dengannya.

2. Musyarakah
Pada kemitraan jenis ini, terdapat dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya mereka untuk menanamkan investasi dalam sebuah perusahaan atau atas sebuah usaha yang telah disepakati bersama. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

3. Kemitraan tidak aktif (Mudharabah/qirad)
Pada kemitraan jenis ini, manajemen ditetapkan atas salah satu mitra dan mitra lainnya adalah investor yang mendapat bagian laba sebagai imbalan atas modal yang mereka investasikan.

Mitra tidak aktif tetap sebagai pemilik modal, tetapi tidak berperan aktif dalam menjalan perusahaan atau mengelola usaha. Pihak pelaksana atau pengelola bisnis hanya bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Ada lima prinsip yang mendasari sebuah transaksi dalam Islam, yaitu:

1. Tidak berbasiskan pada bunga (riba)
Bunga (riba) merupakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya yang ditetapkan dimuka.

2. Adanya pemberian sedekah atau zakat
Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang termasuk ke dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan, besarnya adalah seperempatpuluh (2,5 %) dari taksiran aset-aset yang telah dikuasai selama satu tahun penuh (setelah ada pengeluaran lebih dahulu/nishab). Tujuannya adalah untuk mengalihkan penghasilan dari golongan kaya kepada golongan miskin.

3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram) Termasuk di dalamnya adalah perdagangan minuman beralkohol dan atau mengandung daging babi.

4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan judi (maysir) Syariah telah menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil dan etis dalam perjanjian, maka pengayaan diri yang tidak pada tempatnya melalui permainan undian harus dilarang, dan salah satunya melalui aktivitas judi (maysir) karena disini terdapat upaya pengumpulan harta tanpa kerja.

5. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan ketidakpastian (gharar)
Ketidakpastian (gharar) merupakan suatu aktivitas menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahun yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada tentang ekonomi syariah.
Terimakasih.

Sumber:
Buku Tanya jawab Ekonomi Syariah

Belum ada Komentar

Posting Komentar