Karmuji.com | Penyuluh Agama Islam Tuban

Empat Alasan mengapa LAZISNU -NU CARE - UPZIS Harus ditata Ulang


Sekilas NU
NU CARE-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas.
NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

Sejarah dan Perkembangan
2004 (1425 Hijriyah) Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
2005 (1426 Hijriyah) secara yuridis-formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.
2010 (1431 Hijriyah) pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.
2015 (1436 Hijriyah) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.
2016 (1437 Hijriyah) dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntable, Transparan, Amanah dan Profesional).
Sampai saat ini, NU CARE telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. NU CARE sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara real time melalui sistem IT.


Ada empat alasan mengapa LAZISNU harus ditata ulang. 
Pertama, tata ulang manajemen lembaga. Ini adalah langkah awal yang wajib dilakukan. Dimulai dari penentuan orang yang duduk sebagai pimpinan lembaga dan pengurus haruslah yang profesional, amanah, kompeten, dan berpengalaman. Ada dua faktor wajib yang harus dipertimbangkan dalam memilih orang yang duduk di lembaga LAZISNU, yakni berasal dari kader LAZISNU yang mengerti tentang mekanisme kerja lembaga amil, AD/ART, dan fiqih zakat; memiliki prestasi di lembaga amil (meritokrasi). Jika kedua hal ini diabaikan, yang dikhawatirkan terjadi adalah keberlanjutan program yang tersendat. Karena, lazim diketahui jika lemahnya manajemen dan kepemimpinan bisa menjadi batu sandungan majunya lembaga. Pemilihan orang yang amanah, pemimpin yang terus terlibat dari awal sampai akhir dalam proses kelembagaan, dan manajemen yang profesional, adalah hal yang tak boleh diabaikan.  Hal yang perlu dipahami posisi LAZISNU berbeda dengan lembaga yang lain di struktur NU. LAZISNU mempunyai indikator jelas dan tegas dalam penilaian kesuksesan. Ada data muzakki, munfiq dan mustahiq; ada data angka fundraising dan pen-tasharuf-an yang bersifat kuantitatif; ada pula data kualitas dan kuantitas program. Dan semua harus dilaporkan secara berkala ke publik. Karenanya sudah menjadi kebutuhan jika di setiap kepengurusan LAZISNU di tingkat pusat sampai minimal kecamatan; harus mengangkat manajemen operasional sebagai orang khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi fundraising, penyaluran dana program, edukasi zis, pelaporan dan dokumentasi.  Lembaga tak bisa hanya mengandalkan pengurus yang di SK struktur NU, yang  beraktivitas ketika ada program atau momen tertentu. Lembaga harus berjalan layaknya sebuah unit usaha bisnis, yang setiap hari kantornya buka dari pagi sampai sore, dan me-manage program kerja secara rutin. Di sinilah, pengurus harus menunjuk pegawai tetap yang digaji untuk menjalankan operasional LAZISNU.
Kedua, tata ulang penguatan SDM. Sudah bukan waktunya lagi workshop, pelatihan, training hanya dilaksanakan kondisional, dadakan dan tak terencana. Saat ini sangat dibutuhkan kurikulum yang terstruktur dan berjenjang bagi lahirnya amil zakat atau fundraiser dengan kemampuan mumpuni. Dibutuhkan pula Sekolah Amil secara berkala dan berkelanjutan di setiap kabupaten dan kota seiring dengan berdirinya UPZISNU di tingkat MWC dan PRNU. LAZISNU di tingkat pusat sampai kabupaten/kota wajib untuk membuat training penguatan SDM yang terencana, terprogram, dengan materi yang berjenjang.
Ketiga, tata ulang sinergi lembaga. Sinergi adalah harga mati yang tak boleh dibantah. Kuatnya NU karena adanya  jejaring hingga ke desa bahkan anak ranting di mushala dan masjid. Kekuatan ini harus kita pelihara dengan branding program yang sevisi, dan agar tak tumpang tindih dalam bergerak antarkekuatan di NU. LAZISNU di tingkat pusat harus sevisi dengan LAZISNU di tingkat ranting. Penggalangan dana program (seperti dana bencana) harus berjalan bersama, dengan program yg dibicarakan bersama; agar tak ada lagi tumpang tindih dalam proses penyalurannya di lapangan. Manajeman program bencana LAZISNU harus diketahui dan dipahami oleh kepengurusan tingkat terbawah yang juga melakukan penggalangan dana. Begitupun sinergi antarlembaga di NU, semisal dengan LPBI dan LPNU; harus dirumuskan bersama agar memberi kemanfaatan bersama bagi semuanya. Di sini dapat dimulai dengan LAZISNU sebagai lembaga fundraising; LPBI dan LPNU yang menyalurkan dana. LAZISNU sebagai fundraising dana bencana, LPBI yang melakukan eksekusi program seperti bedah rumah, rehabilitasi masjid, dan tanggap bencana. Dengan LPNU, melalui BMT NU yang merupakan produk LPNU, bisa menyalurkan kredit kepada dhuafa, sementara LAZISNU yang membantu pembayaran bagi hasilnya.  Jika pola sinergi ini dilakukan, lembaga-lembaga akan terus mampu berkhidmat tanpa khawatir tak ada dana. Karena sejatinya gerak langkah NU adalah gerak bersama seluruh kekuatan dan potensi di NU. LAZISNU harus diberi peran untuk menjadi lembaga fundraising satu-satunya bagi program-program lembaga di NU.
Keempat, tata ulang ketentuan perizinan. Harus diakui LAZISNU adalah lembaga di NU yang  memiliki dua 'wajah', yakni wajah sebagai lembaganya ormas NU dan wajah sebagai lembaga amil zakat; yang keduanya memiliki ketentuan regulasi yang berbeda.  Di satu sisi LAZISNU mempunyai aturan keorganisasian yang tertuang di AD/ART LAZISNU, di sisi lain sebagai LAZ harus tunduk pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta turunannya yakni PP No.14 Tahun 2014. Antara AD/ART LAZISNU dan UU banyak yang bertolak belakang dan memunculkan tafsir berbeda antar pengurus LAZISNU, bahkan Baznas kabupaten dan kota.  Karena ini terkait dengan regulasi dan keabsahan lembaga; multitafsir ini harus dituntaskan dan dicarikan titik temunya, agar pengurus dan pegawai LAZISNU yang bergerak di tingkat massa mempunyai kepercayaan dan keyakinan dalam menjalankan operasional lembaga. Tidak ada lagi kegamangan atas sah tidaknya lembaga di mata hukum. Semoga masukan ini bermanfaat bagi niat kita bersama dalam berikhtiar membawa semangat kedermawanan bagi jamiyah dan jamaah NU.
Visi dan Misi NU Care
Visi
Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.
Misi
1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
2. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.


Belum ada Komentar

Posting Komentar