Karmuji.com | Penyuluh Agama Islam Tuban

Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh.




 ABSTRAK

Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh.

Kata Kunci : Keadilan, Poligami, Muhammad Abduh.

Ulama’ sepakat bahwa Poligami dalam Islam adalah boleh dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah surat Al-Nisa’ ayat 3. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara ulama’ tentang bagaimana mengenai konsep adil itu sendiri dalam berpoligami. Hal ini disebabkan dari sisi mana dalam  memahami ayat tersebut. Seperti apa yang dipahami oleh Muhammad Abduh mengenai keberadaan ayat tersebut yang kemudian banyak mengundang kontroversi dan dukungan dari ulama'-ulama' yang lain.

Penulisan  ini untuk mengetahui konsep keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh yang dikenal dalam setiap menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an selalu berpegangan pada semangat rasionalitas. Ia berpandangan bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang benar, kuat dan sempurna, sehingga jalan pemikirannya menghasilkan dua landasan pokok menyangkut pemahaman atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial, karena hanya dalam konteks itulah kiranya letak pengertian ungkapan: al-Syari'at al-Islamiyat shalihat li kulli zaman wa makan (Syari'ah Islam akan selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat) akan terasa benar-benar ada . Muhammad Abduh  akan pasti menggugurkan keberadan hadist ahad ataupun hadist hasan, apabila bertentangan dengan keberadaan rasionalitasnya, begitupun dalam memahami hadist yang sudah dianggap shohih, ia tetap selalu menggunakan akal fikirannya sebagai patokan utama sebagai jalan untuk memahami dengan tidak lupa melihat kondisi sosial yang ada pada saat itu,  dengan tujuan untuk menjaga kemurnian maksud dan tujuan yang terkandung pada ayat-ayat Al-Qur'an.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini, adalah metode deskriptif analisis isi terhadap kitab yang dikarang oleh Muhammad Abduh yakni Tafsir Al-Manar sebagai data primer dan data sekundernya diambil dari kitab-kitab lainnya yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Seperti Poligami dari Berbagai Persepai Karangan Musfir Aj-Jahrani, Riba dan Poligami Karangan Khoruddin Nasution dan Mengapa Rasulullah Berpoligami karang Ahmad al-Hufy.

Data yang ditemukan adalah, menurut Muhammad Abduh tentang konsep keadilan dalam poligami adalah memperlakukan isteri-isterinya secara merata dan tidak berat sebelah baik dari segi materil muapun non materiil, ia juga berpendapat bahwa poligami akan membawa mahdlarat terhadap anggota keluarga baik terhadap isteri-isterinya maupun anak-anaknya. Juga menurutnya pula akibat dari poligami tersebut akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap lingkungan masyarakat yang kemudian merambat pada keberadaan suatu bangsa.

Nampaknya Muhammad Abduh dalam mengemukakan pendapatnya terpengaruh oleh lingkungan keluarganya sehingga menganalisir keadaan pada saat itu. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Al-Qur’an, Al-Hadist bila tidak bertentangan dengan akal pikiran, istihsan karena adanya kemaslahatan dan menghilangkan kemadlaratan serta kesempitan






Penulis.




PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT dalam menurunkan syari'at Islam, dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. 

Segala sesuatu yang 

Allah SWT menciptakan istri-istri bagi laki-laki, supaya merasa tentram. Kemudian Allah SWT menumbuhkan diantara mereka rasa saling cinta, kasih dan sayang. Lebih jauhnya lagi Allah SWT mengumpamakan bahwa suami merupakan pakaian bagi istrinya begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum: 21). (Depag. R.I., 1989 : 644).


Untuk membentuk kehidupan keluarga, calon suami maupun calon istri memerlukan persiapan terlebih dahulu, agar tujuan dari berkeluarga dapat terwujud. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, yakni: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Soemiyati, 1999: 9).

Dengan demikian, perkawinan bukan hanya merupakan suatu upacara pernikahan dan bulan madu semata, akan tetapi merupakan suatu perpaduan jiwa dari dua manusia untuk menjadi suami istri yang diharapkan abadi dalam suatu keluarga yang bahagia, dan semua anggota keluarga (termasuk anak dan keturunannya) menjalin hubungan yang harmonis.

Meskipun demikian beratnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, Allah SWT memberikan keringanan bagi laki-laki untuk menikahi istri lebih dari satu orang, apabila dalam keadaan yang sangat darurat. Hal tersebut disertai dengan syarat mampu berlaku adil diantara para istrinya.

 Praktek poligami sebelum datangnya Islam tidak dibatasi jumlahnya dan hanya didorong oleh kenikmatan jasmaniah semata tanpa menghiraukan martabat kepribadian dan kedudukan kaum wanita yang dipoligami, maka mengakibatkan kekacauan sosial, baik dari segi moril maupun hukum. Akan tetapi dibatasi sampai dengan empat orang istri dengan syarat mampu untuk berlaku adil diantara istri-istrinya, Islam tidak berarti menganjurkan untuk menikahi lebih dari satu orang istri, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, dan berpoligami merupakan alternatif yang paling baik maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا


"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. Al-Nisa': 3). (Depag. R.I., 1989 : 115).


Meskipun praktek poligami telah dilegalisasi oleh Islam, akan tetapi bukan berarti diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan (Muhammad Rasyid Ridha, 1986: 55). Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh, agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa poligami hanya merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan karena ada alasan tertentu yang memaksa laki-laki untuk berpoligami. Akan tetapi, bagaimanapun juga suami tidak akan mampu untuk bersikap demikian. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا


"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Nisa': 129). (Depag. R.I., 1989 : 143).


Muhammad Abduh yang mempunyai nama lengkap Muhammad Bin Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten Al-Buhairoh , Mesir pada tahun 1849 M. Ia hidup pada tengah masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syari’at Allah atau meng-istinbath-kan hukum-hukum, karena mereka telah merasa berkecukupan dengan hasil karya para pendahulu yang juga hidup dalam masa kebekuan akal  serta yang berlandaskan khurafat, adalah seorang tokoh modernisme Islam yang baik lewat tulisan-tulisan maupun aktivitas sosialnya. Ia  menjadi seorang yang paling dikenal, menonjol dan dicintai dinegeri Mesir pada waktu itu (Quraish Shihab, 1994 : 11).

Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Qur’an berpegangan pada semangat rasionalitas. Dengan kata lain, tafsir Muhammad Abduh pastilah rasional, karena beliau beranggapan bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang kuat, benar dan sempurna. Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Qur’an tidaklah mengekor kepada tafsir yang sudah ada, bahkan ia melakukan pembaharuan dan oleh karenanya tafsirnya dipandang mengandung gagasan pembaharuan serta sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman (Nurcholis Madjid, 1992 : 464).

Masa hidup Muhammad Abduh memang telah cukup lama berlalu hampir satu abad yang silam (w.1905). Tepatnya ia meninggal dalam usia lima puluh Tahun. Oposisi sengit tehadapnya dari lawan akademis maupun lawan legalnya merupakan bukti betapa besar pengaruhnya dan betapa tajam visinya tentang Islam  yang baru. Gagasan-gagasannya terus tersebar luas melalui jurnal berpengaruh, Al manar. Namun, tidak ada muridnya yang mencapai ketinggian ilmunya. Kemudian muncul berabagai reaksi negatif terhadap warisannya, tak lama sesudah dia meninggal. Dalam jangka panjang, dia melambangkan suatu modernisme yang berkembang dan membuka cakrawala pandang yang segar. Akan tetapi, dia juga meninggalkan isu yang takterselesaikan. (John L. Esposito 2001, Jilid 1 :13) Semangat rasionalitas yang dimilikinya dalam mengembangkan dan merasionalisasikan ajaran-ajaran dasar Islam, termasuk didalamnya bidang penafsiran Al-Qur’an, tampaknya masih mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan generasi kaum muslimin sekarang, yang ternyata dalam banyak hal mereka, khusunya kalangan intelektual dan kaum terpelajar, menghendaki hal-hal, yang rasional. Memahami Al-Qur’an dengan semangat rasionalitas, sebagai dianjurkan  Al-Qur’an sendiri, amat dibutuhkan di zaman modern sekarang ini sehingga dengan begitu ungkapan bahwa syari’ah Islam akan selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat akan selalu diterima oleh setiap golongan masyarakat muslim maupun non muslim.

Poligami sebagaimana dalam surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 Muhammad Abduh memandangnya sebagai salah satu aturan yang harus ditela’ah lebih dalam  lagi oleh ummat manusia yang tentunya harus disesuaikan dengan kenyataan hidup dimana dan keadaan serta tempat mereka berada, sehingga nantinya tidak terjebak pada pembatasan makna dan penafsiran yang kaku yang pada akhirnya menyempitkan luasnya hukum yang terkandung didalam ayat tersebut. Begitupun penafsirannya pada surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129, ia memberikan tafsiran yang sangat menarik sekali ketika mengatakan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak akan dapat dicapai oleh sembarang manusia kecuali manusia yang sudah dipilih dan pilihan penciptanya, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dan kritikan dari kalangan ulama’ pada waktu itu hingga sekarang. Diantara salah satu ungkapannya adalah bahwa kata adil yang terdapat dalam ayat tersebut adalah adil yang tidak parsial akan tetapi  mencakup dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan dengan adil secara menyeluruh (Rif’at Syauqi Nawawi, 2002 : 13)


B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mengupayakan terarahnya pembahasan skripsi ini dan berdasarkan uraian di atas, maka akan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni 

1. Bagaimana Pengertian dan Keabsahan Poligami Menurut Muhammad Abduh ?

2. Bagaimana Konsep Filosofis Epistemologis Keadilan dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh ?

3. Bagaimana Konsep Sosiologis Keadilan dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh ?


C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk ;

1. Untuk mendeskripsikan tentang pengertian berikut keabsahan dalam berpoligami  menurut Muhammad Abduh.

2. Mendeskripsikan tentang konsep keadilan dan keterbatasan manusia dalam bersikap adil dalam berpoligami

3. Mendeskripsikan secara jelas mengenai konsep keadilan secara filosofis maupun sosiologis dalam poligami menurut Muhammad Abduh.


D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaatnya antara lain adalah :

1. Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi penulis dalam memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan Konsep Keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh

2. Dengan penelitian ini dapat diketahui, bagaimana konsep adil dalam berpoligami menurut Muhammad Abduh yang dikenal dengan paham rasionalitasnya yang nantinya diharapkan dapat mudah dipahami sekaligus bisa dicerna oleh masyarakat umum khususnya bagi yang berpoligami

3. Sebagai  pegangan dan pandangan dalam berpoligami sehingga nantinya diharapkan meminimalisir angka perceraian dan sekaligus sebagai solusi kebuntuan dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (Library research) deskriptif analitis dengan metode pendekatan conten analilysis, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti, (Soerjono Soekanto, 1984 : 48).  Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang pendidikan Muhammad Abduh serta menaganalisis terhadap pemikirannya tentang konsep keadilan dalam berpoligami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

F.  Data Penelitian

Dalam data penelitian ini terdiri dari tiga sub bahasan yaitu, jenis dan sumber data, teknik dan analisa pengolahan data.

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil sumber dari kitab-kitab klasik, buku-buku, artikel-artikel yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti. Data bisa dibedakan menjadi dua menurut sumbernya. (Mchdhori, 1993 : 80). Pertama, data primer, yaitu data yang pertama diambil dari sumber aslinya. Untuk data ini penulis mengambil dari kitab Karangan Muhammad Abduh  dan Muhammad Rasyid Ridha yaitu Al-Manar. Data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diambil tidak dari sumber langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah (Sutrisno Hadi, 1986 : 36). Sumber kedua ini penulis mengambil dari buku-buku, artikel-artikel orang lain yang mendukung dan menunjang pembahasan penelitian ini.


2. Teknik dan Analisa Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini diambil beberapa langkah sebagai berikut :

a. Memeriksa kembali data-data dalam hal ini buku-buku yang didapat untuk kemudian dilakukan pengecekan mengenai validitas data yang diperoleh. Kejelasan data tersebut merupakan hal yang diperiotaskan, tujuannya adalah agar data tersebut lengkap dan terjamin

b. Proses pengkalsifikasian atau organizing data-data, kemudian dicocokan dengan permaslahan yang ada, hal ini dapat mempermudah analisis yang akan dikemukakan.

c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, bahwa data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis dan interpretasi. Sehingga pada akhirnya akan terdapat keserasian antara data dengan analisis yang diberikan.


G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematikanya adalah meliputu lima bab yang secara  keseluruhan terdiri dari : Pendahuluan, Biografi Muhammad Abduh, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, Poligami : Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh, yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Sedangkan perincian secara global adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan ; pada bab ini akan mendeskripsikan secara umum keseluruhan skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi data penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut sebagai karangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penulisan skripsi ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penulisan ini akan tertuju

Bab II : Biografi Muhammad Abduh ; dalam bab ini akan membahas latar belakang dari mulai latar belakang hidupnya, pendidikannya dan karya-karyanya. Bab ini akan menulusuri sisi ruang kehidupan Muhammad Abduh sebagai pijakan awal untuk mengetahui bagaimana corak pemikirannya yang sedikit banyak akan dipengaruhi oleh background kehidupan dan lingkungannya dimana dan waktu kapan ia berada.

Bab III : Poligami Perspektif Hukum Fiqh Islam, seperti pembahasan pengertian poligami, syarat-syarat dibolehkannya poligami, yang berisikan tiga faktor utama dalam poligami diantaranya faktor jumlah, nafkah dan keadilan. Kemudian akan dibahas bagaimana pandangan para fuqoha’ tentang poligami

Bab IV : Poligami : Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh, pada bab ini merupakan pokok dari isi skripsi ini, yang dalam bab ini akan dibahas sedetail mungkin dari dari mulai pengertian, hukum, serta konsep keadilan dalam poligami baik secara filosofis maupun sosiologis menurut Muhammad Abduh yang terkenal dengan paham rasionalitasnya yang tentunya akan ada ungkapan dan pandangan yang menarik dari pemikir modern yang satu ini.

Bab V : Merupakan kesimpulan secara menyeluruh dalam penulisan ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan das sollen dengan das sein yang terangkum dalam kesimpulan dan saran.


BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH 

A. Latar Belakang Sosial dan Intelektual

Muhammad Abduh (1849-1905) adalah Ulama’ pembaharu Mesir yang dianggap sebagai arsitek modernisme Islam. Juga dikenal sebagai seorang pemikir dan teolog. Ia merupakan buah cinta dari suami istri yang bernama Abduh Hasan Khairullah yang berasal dari Turki dan Junainah yang berasal dari Arab Asli.

Muhammad Abduh lahir pada tahun 1266 H, bertepatan dengan 1849 M. di Mesir. Ketika ia dilahirkan, Mesir dalam keadaan kacau disebabkan tindakan-tindakan para penguasa yang semena-mena. Muhammad Abduh hidup pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang pada saat itu Mesir dipimpin oleh Muhammad Ali Pasya. Para penguasa pada saat itu sering menindas rakyatnya sendiri sehingga ayahnya Muhammad Abduh sering berpindah-pindah dari desa yang satu desa ke desa yang lainnya, agar bisa terhindar dari tindakan penguasa pada masa itu. (Rif’at Syauqi Nawawi, 2002 : 21)

Selama 15 tahun berpindah-pindah tempat, akhirnya keluarga Abduh kembali ke desa asalnya yaitu kampung Nashr. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ilyas Hasan (1995: 36), bahwa ketika keluarganya kembali ke kampung asalnya, ayahnya menikah kembali dengan istri lain (berpoligami), dan mempunyai saudara-saudara dari pihak bapak lain ibu. Muhammad Abduh tinggal beserta kedua istri ayahnya dan saudara-saudaranya. Akibat dari kehidupan keluarganya tersebut akan mempengaruhi pemikirannya kelak mengenai Hukum Islam khususnya tentang perkawinan. Misalnya mengenai pembaharuan hak-hak wanita dalam keluarga, yang diantaranya mengenai poligami.

Keluarga Muhammad Abduh bukan termasuk golongan elit akan tetapi termasuk keluarga biasa saja dan dikenal sebagai keluarga petani. Meskipun demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab (1994 : 12) bahwa keluarga Muhammad Abduh dikenal sebagai keluarga yang terhormat dan terpandang karena suka memberi pertolongan. Semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian ayahnya, hanya Muhammad Abduh saja yang tidak ikut serta membantu usaha tersebut. Hal ini disebabkan ayahnya menugaskan Muhammad Abduh untuk belajar ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ilyas Hassan (1995: 36), bahwa keluarga Abduh dikenal sebagai keluarga yang berpegang teguh kepada ilmu dan agama.

Diantara saudara-saudaranya, Muhammad Abduh adalah anak yang paling disayangi oleh kedua orang tuanya. Hal ini terbukti dengan sikap ibunya ketika Muhammad Abduh ditugaskan untuk belajar dan mencari ilmu ke daerah Tanta. Ibunya menjenguk Muhammad Abduh ketika baru dua minggu berada di Tanta.

Sebelum dia melanjutkan sekolahnya ke daerah lain, Muhammad Abduh dikawinkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya yang ketika itu ia masih berusia 16 tahun (RA. Gunadi, 2002 : 142).

Dalam pada itu, Muhammad Abduh disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh modernisme Islam yang baik lewat tulisan-tulisan maupun aktivitas sosialnya, menjadi orang yang paling dikenal, menonjol dan dicintai dinegerinya, ia termashur dan serba bisa. Muhammad Abduh menempati posisi yang amat penting dalam konstalasi gerakan modernisme Islam. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid (1992: 174), bahwa wawasan modern yang dimiliki Muhammad Abduh membuatnya sebagai bapak modernisme Islam yang pengaruhnya tampak tidak ada habisnya, sampai kapanpun.

Disamping hal-hal tersebut, dalam diri Muhammad Abduh menonjol pemikirannya yang rasional bahkan berwawasan modern. Rasionalitasnya dapat dilihat, misalnya, ketika ia berhujjah bahwa hukum alam  adalah ciptaan Tuhan dan wahyu juga berasal dari Tuhan. Karena keduanya berasal dari Tuhan, maka ilmu penngetahuan modern yang berdasar pada hukum alam, dan Islam sebenarnya yang berdasar pada wahyu, tidak bisa dan tidak mungkin bertentangan (Harun Nasution, 1987: 65). Keduanya mesti berjalan seiring dan searah. 

Muhammad Abduh juga dikenal dalam setiap menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an selalu berpegangan pada semangat rasionalitas. Ia berpandangan bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang benar, kuat dan sempurna, sehingga jalan pemikirannya menghasilkan dua landasan pokok menyangkut pemahaman atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial (Quraish Shihab, 1994 : 23), karena hanya dalam konteks itulah kiranya letak pengertian ungkapan: al-Syari'at al-Islamiyat shalihat li kulli zaman wa makan (Syari'ah Islam akan selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat) akan terasa benar-benar ada (Rif’at Syauqi Nawawi, 2001: 13). Muhammad Abduh  akan pasti menggugurkan keberadan hadist ahad ataupun hadist hasan, apabila bertentangan dengan keberadaan rasionalitasnya, begitupun dalam memahami hadist yang sudah dianggap shohih, ia tetap selalu menggunakan akal fikirannya sebagai patokan utama dengan tidak lupa melihat kondisi sosial yang ada pada saat itu,  dengan tujuan untuk menjaga kemurnian maksud dan tujuan yang terkandung pada ayat-ayat Al-Qur'a. (RA. Gunadi  2002: 143).

Muhammad Abduh jelas terpengruh oleh pemikiran rasioanl Mu’tazilah dalam memahami ajaran-ajaran dasar Islam karena kecenderungannya pada pemikiran rasional. Ia berpendapat bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang banar dan sempurna (Rif’at Syauqi Nawawi, 2001: 09).


B. Pendidikan dan Pengalaman

Mengawali pendidikannya, Muhammad Abduh berguru pada ayahnya sendiri yaitu belajar membaca dan menulis serta menghafal ayat Al-Qur'an. Sehingga pada usia 12 tahun, Muhammad Abduh mampu menghafal seluruh ayat Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Firdaus (1989: 17), bahwa Muhammad Abduh bisa menghafal Al-Qur'an dalam jangka dua tahun. Menurutnya pula hal ini disebabkan kepintaran Muhammad Abduh sendiri. Pada usia 14 tahun Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya ke daerah Tanta untuk mencari ilmu. Adapun ilmu yang didapatkannya dari daerah tersebut adalah ilmu fiqh, bahasa Arab serta memperlancar hafalan ayat-ayat Al-Qur'an.

Menurutnya, bahwa belajar di daerah Tanta tersebut sangat membosankan terutama mengenai sistem pengajaran yang digunakan di daerah tersebut adalah sistem hafalan. Disebabkan demikian, Muhammad Abduh kembali ke kampung halamannya untuk bergabung kembali dengan saudara-saudaranya dan membantu ayahnya mengelola usaha pertanian.

Pada saat itulah Muhammad Abduh dikawinkan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi beberapa hari setelah perkawinanya, Muhammad Abduh dipaksa kembali untuk berangkat lagi ke daerah Tanta untuk belajar.

Sebagaimana disebutkan di atas, Muhammad Abduh pergi ke daerah Kanisah untuk menemui pamannya yang bernama Syeikh Darwisy Khadr. Pamannya ini termasuk pengikut Tarekat Syaziliyyah yang mempunyai wawasan luas karena sering bepergian ke luar Mesir (Ali Mufrodi, 1997: 159)

Pamannya tersebut mempunyai andil yang besar dalam memberikan motivasi kepada Muhammad Abduh agar ia bergairah kembali dalam mencari ilmu. Hal ini terbukti ketika Muhammad Abduh belajar di Al-Azhar, ia mengeluh kepada pamannya mengenai metode pengajaran yang digunakan oleh Al-Azhar yang tidak jauh dengan metode yang digunakan ketika ia belajar di Tanta.

Dari pamannya Muhammad Abduh menekuni bidang ilmu tasawuf, setelah ilmu tersebut dikuasainya, ia kembali lagi belajar ke daerah Tanta untuk menyelesaikan studinya, kemudian Muhammad Abduh meneruskan belajarnya ke Kairo yaitu Al-Azhar. Selama belajar di Kairo, ia tidak hanya belajar di Al-Azhar saja, akan tetapi ia juga belajar dari berbagai ulama. Sebagaimana yang dituliskan dalam Ensiklopedi Islam (1993: 255), bahwa Muhammad Abduh belajar ilmu pengetahuan umum seperti filsafat, logika dan matematika kepada seorang syeikh bernama Hasan at-Tawil.

Semasa belajar di Al-Azhar, Muhammad Abduh berkenalan dengan seorang syeikh yang bernama Jamaluddin al-Afghani yang dikenal juga sebagai salah seorang pembaharu dalam Islam. Muhammad Abduh sangat mengagumi Jamaluddin al-Afghani karena keluasan dalam ilmunya dan mempunyai corak pemikiran yang modern.

Muhammad Abduh bersama teman-temannya sering mengadakan diskusi dengan Jamaluddin al-Afghani diantaranya mengenai ilmu tasawuf dan tafsir.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab (1994: 14), bahwa Jamaluddin al-Afghani mempunyai pengaruh yang besar dalam mengubah corak pemikiran Muhammad Abduh, misalnya dalam bidang tasawuf.

Pada usia 26 tahun, Muhammad Abduh menulis tentang filsafat, ilmu kalam (teologi) dan tasawuf serta mulai mengkritik pendapat-pendapat yang dianggapnya salah.

Pada tahun 1877, Muhammad Abduh menyelesaikan studinya di al-Azhar dengan mempunyai nilai yang tertinggi. Dan pada saat itu pula Muhammad Abduh menjadi pengajar di al-Azhar dan memegang pelajaran manthiq (logika) dan ilmu kalam (teologi). Sedangkan di rumahnya, Muhammad Abduh juga mengajar kitab Tahdzib al-Akhlaq karangan ibnu Maskawaih, dan Mukaddimah Ibnu Khaldun serta Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Guizot.

Selain mengajar di al-Azhar, Muhammad Abduh juga mengajar di Dar al-'Ulm serta di rumahnya sendiri, dan Muhammad Abduhpun menekankan pada murid-muridnya untuk berfikir secara rasional dan kritis serta tidak harus terikat oleh suatu pendapat. Ia berpendapat bahwa umat Islam dipengaruhi oleh paham jumud, statis (tidak mau mengadakan perubahan), sehingga mengakibatkan kondisi umat Islam terbelakang. Agar umat Islam bisa keluar dari paham tersebut dan situasi yang bisa merugikan umat Islam itu sendiri, maka selalu menyeru dan mengajak umat Islam untuk lebih giat lagi untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan disesuaikannya dengan keadaan atau zaman modern. (Nurcholis Majid, 1998 : 304).

Dalam hal ini Muhammad Abduh mengambil paham Ibnu Taimiyyah yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Abduh (1970 : 170), bahwa ajaran Islam terbagi kepada dua kategori, yaitu pertama masalah ibadah yang sifatnya terperinci dan kedua masalah muamalat yang sifatnya tidak terperinci dan hanya dijelaskan secara global. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa masalah muamalat bisa disesuaikan dengan kondisi zaman.

Selain dikenal sebagai seorang teolog dan pembaharu dalam Islam, Muhammad Abduh dikenal pula sebagai seorang mufti di negaranya (Mesir). Sebelum menjadi mufti, sebagaimana yang dikatakan oleh Qurasih Shihab (1994: 16), bahwa Muhammad Abduh pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Daerah Benha, Pengadilan Abidin, Kairo dan menjabat pula sebagai anggota Majelis Syuro di Kerajaan Mesir dibagian seksi perundang-undangan.

Selama menjabat sebagai mufti, Muhammad Abduh tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pemerintah saja, akan tetapi ia dengan senang hati menerima dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin serta mengeluarkan fatwa-fatwa yang diperlukan tanpa diminta oleh pihak manapun. Firdaus A.N. (1989: 20) mengatakan bahwa jabatannya sebagai mufti dipegangnya sampai meninggal dunia. 

Selanjutnya Firdaus A.N. (1989: 22) mengatakan bahwa selain dikenal sebagai pembaharu khususnya di Mesir, Muhammad Abduh dikenal juga sebagai seorang ulama yang alim. Hal ini terbukti dengan sikap-sikap orang yang mengenal Muhammad Abduh baik dari pihak muslim maupun non muslim. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pendeta Kristen yang alim ketika Muhammad Abduh meninggal dunia. Pendeta tersebut mengatakan bahwa Muhammad Abduh adalah seorang yang mempunyai pikiran yang tajam dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas serta kesalehannya.

Muhammad Abduh merupakan mufassir pertama yang menggunakan metode adab ijtima' (budaya dan kemasyarakatan). Qurasih Shihab (1994: 55) mengatakan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Muhammad Abduh selalu mengaitkannya dengan kondisi masyarakat, dengan tujuan dapat mendorong umat Islam untuk maju ke arah kemajuan dan pembangunan.

Adapun dalam mengistimbath hukum, dalil yang dipergunakannya adalah Al-Qur'an, al-Hadits apabila matannya tidak bertentangan dengan akal pikiran dan terakhir adalah istihsan.

Sedangkan yang menjadi corak penafsiran Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Qurasih Shihab (1994: 26-40) mengatakan bahwa, pertama, memandang setiap surah sebagai suatu kesatuan ayat yang serasi, kedua, ayat Al-Qur'an merupakan sumber aqidah dan hukum, ketiga, penggunaan akal secara luas dalam mendalami ayat-ayat Al-Qur'an. 

Muhammad Abduh selalu menekankan bahwa peranan akal sangat diperlukan dalam memahami ajaran Islam. Karena menurutnya dengan akal manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya Ilyas Hasan (1955: 52-53) mengatakan bahwa sebenarnya Muhammad Abduh menyelaraskan akal dan wahyu serta temperamen moral individu. Meskipun pada akhirnya akal yang harus didahulukan. Disamping itu, Ilyas Hasan menambahkan apabila akal dan hadits bertentangan, maka menurut Muhammad Abduh akal yang harus didahulukan. Menurutnya pula, bahwa hadits tersebut perlu diinterpretasikan kembali agar sesuai dengan rasional atau mengakui kebenarannya seraya mengakui ketidakmampuan akal manusia untuk mengetahui maksud Allah SWT.

Meskipun demikian, Ilyas Hasan (1995: 53) berpendapat bahwa Muhammad Abduh mengakui adanya hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia dan hanya Allah sajalah yang tahu maksudnya.

Landasan utama pemikiran “Liberal-Loyal ” Muhammad Abduh adalah keyakinan bahwa wahyu dan akal jika masing-masing dipahami dengan benar pada dasarnya selaras. Tujuan wahyu bersifat religius ; segala sesuatu yang bisa dicapai oleh penalaran merupakan wilayah sains. Tuhan memang mengaturnya demikian, dan iman harus menghormati metode sains, iah mempertahankan argument tradisional tentang I’jaz (ketakterbandingkan) Al-Qur’an sebagai bukti yang paling meyakinkan bahwa Al-Quran memang berasal dari Tuhan. Dia menyebut keengganan untuk menerapkan rasionalitas dalam menilai isu-isu kemasyarakatan atau menolak kajian ilmiah sebagai syirik (“asosiasionalisme” atau lebih luasnya, “tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan”). Kengganan demikian merupakan pengingkaran tetrhadap kreasi Ilahi. Hokum syari’at hendaknya ditafsirkan dengan prinsip keselarasan dalam status kreasi Ilahi dan pemeliharaan manusia. (John L. Esposito, jilid 1 : 13).

Sehubungan dengan itu pula, yang menjadi corak pemikiran Muhammad Abduh dalam memahami ajaran Islam, Muhammad Nasier Mahmud (1993: 7) mengatakan bahwa pertama, memerdekakan pikiran dari ikatan taklid, hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat pada saat itu yakni kehidupan mereka berada dalam masa kebekuan akal serta berlandaskan khurafat; kedua, menjelaskan masalah agama tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran ilmu (akal). Pada dasarnya Muhammad Abduh mengajak kaum muslimin saat itu untuk maju ke arah kemajuan dan pembangunan, dalam hal ini agar bisa menyaingi para orientalis yang sengaja ingin mengacaukan pemahaman umat Islam terhadap ajarannya khususnya Inggris; ketiga, agar kaum muslimin mampu menyaingi orang barat dan bisa bangkit dari kejumudannya. Dianjurkan untuk memahami agar berdasarkan salaf ummat sebelum timbulnya pertentangan dan langsung pada sumbernya yang pertama yaitu Al-Qur'an.


C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikirannya

1. Faktor Sosial

Dari catatan biografi diatas, sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus didapatkan dalam menganalisis realitas sosial Muhammad Abduh. Pertama, adalah kedudukan orang tua Muhammad Abduh yang menyertai masa-masa awal kehidupannya. Kedua, status sosial  ketika ia telah mandiri, dan lembaga-lembaga sosial, seperti Kuttab al-Qaryah dan al –Azhar, tempat dimana ia mengadakan kegiatan kemasyarakatan dan politik. Kondisi sosial yang sangat bervariasi  di Mesir, pada masa-masa sebelum abad ke-19, mempunyai korelasi interaktif dengan kondisi sosial masyarakat Mesir secara umum pada paruh kedua abad ke-19 dimana Muhammad Abduh Hidup.

Berkat kecukupan ekonomi orang tuanya, Muhammad Abduh yang dari segi sosial dapat dikatakan tergolong menengah, terutama dalam hal kepemilikan lahan pertanian, dan karena itu, orang tuanya memiliki kharisma sosial yang tinggi, Muhammad Abduh bisa melanjutkan studinya dalam lingkungan yang relatif lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya, yaitu ketika sebagian besar berguru deilembaga pendidikan Quttab (tingkat Dasar). Dan berkat kecukupan ekonominya pula, orang tuanya mampu mendatangkan guru-guru untuk mengajar anak-anaknya dirumah, sehingga ketika Muhammad Abduh belajar di Quttab, untuk menyempurnakan hafalan Al-Qur’an, ia memperlihatkan prestasi yang mengesankan. (Rif’at Syauqi Nawawi, 2002 : 50).

Begitu juga pengaruh sosial kemasyarakatan pada waktu itu terhadap perkembangan pemikiran Muhammad abduh, terlihat pada orientasi pemikirannya yang mengacu pada perbaikan dan pembaharuan. Ia menggugat model lama dalam bidang pengajaran, dan dalam memahami dasar-dasar keagamaan (al-ushul al-diniyah) sebagai dialaminya sewaktu belajar di Masjid Al-Ahmadi dan Al-Azhar. Sebab itu, ia telah memberikan andil yang tidak yang kecil dalam pendidikan yang memang menjadi perhatian utamanya. (RA. Gunadi  2002: 141).

2. Faktor  Politik

Pada pemberontakan Urabi didalamnya terlibat Muhammad Abduh yang melalui tulisan-tulisannya mengajak pada kebebasan berpikir dan berpolitik untuk menumbangkan pemerintahan otoriter pada waktu itu melalui kekuatan pengerahan massa, akan tetapi mengalami kegagalan total. Kegagalan inilah tampaknya berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Muhammad Abduh secara umum. Hal. Ini pada gilirannya, mempengaruhi kepribadiannya, yang sekaligus mempengaruhi aksi-aksi politik setelah pemberontakan itu. Ia menulis, bahwa sungguh pun pernah membicarakan hak rakyat untuk memperoleh keadilan dan haknya untuk meluruskan pemerintahan yang salah karena dipengaruhi hawa nafsu, penyelesaian itu diserahkan kepada perkembangan zaman, yang senantiasa menuntut adanya perubahan. Tampaknya, ia tidak ingin terlibat banyak dalam masalah politik. Politik baginya mngekang kebabasan berfikir, perkembangan pengetahuan dan agama. (Nurcholis Madjid, 1998 : 306).

Pada akhirnya, sebagai bukti ketidak senangannya pada politik, ia membuat pernyataan anti-politik. Katanya : “Aku berlindungan kepada Allah dari politik, kata politik, arti politik dan dari setiap ungkapan yang mengenai politik serta dari setiap pribadi yang berbicara, mengajarkan dan berpikir tentang politik”. (Rif’at Syauqi Nawawi, 2002: 57)

Sebagaimana dikatakan Rasyid Ridha, (1981: 58) Bahwa tujuan utama mengapa Muhammad Abduh seakan-akan membenci politik dan melarang ummat Islam berpolitik, ialah demi membangunkan kesadaran mereka akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pengembangan agama, daripada  berkutat pada bidang politik. Oleh karena itu ia menggantungkan cita-cita perjuangan dan pembaharuannya pada generasi penerus yang terdidik. 

Atas dasar karangka berpikir tersebut, Muhammad Abduh  yakin bahwa tidak jalan politik yang dapat membuat kematangan berpolitik dan tercapainya kemerdekaan yang hakiki. Menurut pendapatnya, pemerintahan demokratis tetapi menghalangi terwujudnya tujuan pendidikan, pemerintahan serupa itu harus ditentang. Sebaliknya, pemerintahan otokrasi atau bahkan pemerintahan asing, tetapi ia mampu mewujudkan tujuan pendidikan, haruslah diterima sebagai suatu alternatif. Muhammad Abduh memang tetap konsisten pada tujuan umum yang ingin diwujudkannya, dan hasil perjuangannya dalam dunia pendidikan dapat dilihat dengan munculnya generasi terdidik yang datang sesudahnya. (John L. Esposito, 2001 : 12)

3. Faktor Kebudayaan

Muhammad Abduh, sejak masa-masa awal hidupnya, memusatkan perhatian pada studi keIslaman. Dalam usia yang sangat muda, ia telah hafal al-Qur’an. Kemudian Semasa studi di Al-azhar, ia berjumpa dengan Jamluddin al-Afghani. Perjumpaannya dengan al-Afghani merupakan momentum penting bagi terjadinya perubahan kehidupan kultural dirinya. Kepadanya ia belajar dasar-dasar filsafat (ushul al-falsafa). Pemikirannya mulai berubah, dari sufisme khayalan (al-sufiyat al-khayaliyah) kearah pemikiran filsafat yang praktis (al-falsat al-‘amaliyah). Dan seperti, telah dilihat, iapun menguasai ilmu filsafat dan logika dengan mendalam. 

Sejak mudanya, ia telah menunjukkan kecenderungan untuk mengkaji pemikiran keagamaan yang Islami dengan penalaran logis, yang berpijak pada pemahaman dan pengamatan realitas yang ada. Sebagai seorang lulusan Al-Azhar yang berpengetahuan luas dan memiliki pengalaman segudang, Muhammad Abduh terbiasa dengan penalaran logis. Penalaran logisnya itu tidak hanya terbatas dalam bidang keislaman saja, tetapi juga mencakup bidang-bidang yang menjadi perhatian masyarakat. (Rif’at Syauqi Nawawi, 2002: 63).


D. Karya-karyanya

Sebagai ilmuan sekaligus Pemikiran intelektual yang produktif, Muhammad Abduh telah banyak buku dan sejumlah artikel yang tersebar luas dibeberapa jurnal terkemuka di Mesir dan juga dapat dilihat ketika memberikan ceramah-ceramahnya, mengajar di madrasah, dan perguruan tinggi di Mesir, Diantara tulisan-tulisannya yang paling penting sebagai berikut:


1. Tafsir Al-Qur'an bermula dari Al-fatihah sampai dengan ayat 129 dari surah Al-Nisa' yang disampaikannya di Masjid Al-Azhar, Kairo, sejak awal Muharraam 1317 H sampai dengan pertengahan Muharram1323 H. walauoun penafsiran ayat-ayat tersebut tidak ditulis langsung oleh Muhammad Abduh, namun ia dapat dikatakan sebagai hasil karyanya. Karena muridnya (Muhammad Rasyid Ridha) yang menulis kuliah-kuliah tafsir tersebut menunjukkan artikel yang dibuatnya itu kepada Muhammad Abduh yang terkadang memperbaikinya dengan penambahan dan pengurangan satu atau beberapa kalimat, sebelum disebarluaskan dalam majalah Al-Manar.

2. Risalah Tauhid, yang kemudian diterjemahkan oleh H. Firdaus A.N., B.A., 1965, Penerbit Bulan Bintang : Jakarta

3. Hasyiyah Syarh al-Dawani li aqaid al-Adudiyah (komentar penjelasan al-Dawani terhadap akidah-akidah yang meleset).

4. Ilmu Dan Peradaban Menurut Islam Dan Kristen, yang disusun melalui kumpulan artikel-artikelnya oleh Muridnya Syekh Muhammad Rasyid Ridha, yang kemudian dialih bahasakan oleh Mahyuddin Syaf dan A. baker Usman, pada tahun 1970 penerbit c.v. Diponegoro : Bandung. Judul Asli dari buku ini adalah Al-Islam Wan Nashraniyyah Fil ‘Ilmi Wal Madaniyah, terbitan : Mesir, 1373 H.

5. Tafsir Juz Amma, yang dikarangnya untuk menjadi pegangan para guru mengaji di Maroko pada tahun 1321 H.

6. Tafsir Al-Manar, yang diteruskan oleh muridnya bernama Muhammad Rasyida, Dzarul Fikr : Beirut Libanun. Yang selanjutnya mengundang banyak cendikawan untuk menalaahnya lebih jauh hingga kini, seperti cendikiawan Nurchils Madjid dan Quraish Shihab.

7. Al-Amal wa Thalab al-Maqd.

8. Tafsir Surah Wal-'Ashr ; Karya ini berasal dari kuliah atau pengajian-pengajian yang disampaikannya dihadapan ulama' dan pemuka-pemuaka masyarakat Al-Jazair

9. Al-Muslimun wa al-Islam.

10. Tafisr ayat-ayat Al-Nisa' : 77 dan 87, Al-Haj :52, 53 dan 54, dan Al-Ahzab : 37. karya ini dimaksudkan untuk membantah tanggapan negatif terhadap Islam dan Nabi-Nabinya.


POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF  HUKUM FIQH ISLAM

A. Pengertian Poligami 

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Qur'an, menurut sebagian mereka, hanyalah karena tuntutan zaman ketika masa Nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda, yang ditinggal bapak atau suaminya. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa, sembari mengingatkan agama adalah kesejahteraan (mashlahah) bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan hanya kalau sangat terpaksa. Ditambahkan, dari kondisi ini, satu hal yang perlu dicatat, menolak kesusahan atau kemudaratan harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan). (Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, 2003 : 65).

Secara garis besar, pandangan para ulama secara keseluruhan terhadap poligami, dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. Pertama, Mereka yang memegangi ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Kedua, Adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Sedangkan yang ketiga, Adalah mereka yangng berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empatpun diperbolehkan. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, umumnya dipegangi oleh para pemikir Islam belakangan, seperti Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Fazlur Rahman dan lainnya. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh umumnya ulama salaf. Madzhab Dhahiri dicatat sebagai madzhab yang memegangi pendapat ketiga. (Yusuf Wibisono, 1980 : 47).

Pertanyaan yang muncul adalah, Apakah Islam berkeinginan menyesuaikan dengan prinsip poligami pra-Islam, atau menginginkan reformasi dengan memberikan batasan kualitatif harus mampu berbuat adil, atau batasan kuantitatif, hanya sampai empat orang. Mungkinkah Nabi Muhammad merasa bahwa dengan perubahan yang cepat (radikal) memungkinkan memberikan efek yang tidak baik di masyarakat sehingga dia membuat perubahan sedikit demi sedikit. Dengan asumsi itu maka kita dapat beranggapan, bahwa sesungguhnya (ideal Islam ), sebagaimana dipegangi modernis, adalah untuk menjelaskan bahwa mempunyai satu isteri itulah yang merupakan tujuan akhir. Kalau itu terjadi, maka tujuan akhir dari hukum Islam lebih menekankan pengesahan monogami deripada mendukung poligami. Tulisan ini akan sedikit membahas masalah ini dari berbagai pendapat ; Mufassir, Fuqaha’, Modernis dan  dalam perundang-undangan yang berlaku diberbagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun sebelumnya, dengan ringkas, akan lebih dahulu diuraikan pengertian poligami yang dimaksud dalam tulisan ini.

Sebagaimana dikemukakan banyak penulis, bahwa poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berati kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. (Purwadarminta, 1994 : 450.)

Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawian yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkannya hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Nisa’ / 4:3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang misalnya kasus Ghailan. (Yusuf Wibisono :1980 ;35)


B. Syarat-Syarat Dibolehkannya Poligami

Allah SWT telah mensyari’atkan poligami untuk ummatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini : Faktor jumlah, faktor nafkah, serta keadilan diantara para isteri.

1. Faktor Jumlah

Peraturan poligami dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama –agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama tersebut membolehkan praktek poligami dengan jumlah yang tidak terbatas. Begitu juga, dalam agama Masehi (Kristen) tidak ada keterangan yang melarang pengikutnya untuk berpoligami dengan dua wanita atau lebih. (Abdul baqi, t.t : Juz 1 : 638)

Diriwayatkan dari Ghailan Bin Salamah Ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri. Ketika masuk Islam, Rasulullah saw berkata : pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya. (Riwayat Ahmad, Syafi’i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daruquthni dan Baihaqi). (Ibnu Qayyim, 1417 H. / 1996 M. Jilid 4, : 840).

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para isteri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Pada dasarnya, poligami dibolehkan dalam Islam dan bukan dengan syarat karena isteri pertama sakit atau mandul, selama suami mampu memenuhi beban nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka membuka peluang bagi suami untuk berpoligami. (Abu Muhammad Abdullah, t.t: Juz 7: 564). Umar Ibnul Khattab telah menawarkan anaknya, Hafshah, kepada Abubakar yang telah mempunyai isteri lebih dari seorang dan isteri-isterinya itu tidak dalam keadaan sakit atau mandul. Namun, Abubakar menolak dengan halus tawaran tersebut, begitu juga dengan Utsman, hingga akhirnya dinikahi oleh Nabi  Muhammad saw.

Terdapat tiga pendapat yang berbeda dengan ijma’ kaum muslimin tentang jumlah wanita dalam praktek poligami, yaitu

1. Kelompok Yang menafsirkan ayat : 

...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع      

…maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, dan empat…” (Al-Nisa’ : 3). (Depag. R.I., 1989 : 115)


dengan bolehnya laki-laki menikahi sembilan orang wanita dengan alasan bahwa lafal mufrad (sendiri-sendiri) dan huruf wau artinya jama’ , dan kalimat matsna, watsulasa, waruba’a deret tambah dari 2 + 3 + 4 = 9

2. Kelompok yang menafsirkan ayat yang sama dengan bolehnya laki-laki menikahi wanita sebanyak delapan belas orang dengan alasan bahwa lafal mufrad atau bilangannya yang diulang-ulang dengan huruf (Wau) diantara kalimat matsna, watsulasa, waruba’a adalah deret tambah dari 2 +2+ 3 + 3 + 4 + 4 = 18

3. Kelompok yang menafsirkan bahwa ayat yang sama menunjukkan boleh mempoligami istri sampai berapa saja tanpa ketentuan karena alasan-alasan dibawah ini :

a. Ungkapan مَا طَابَ لَكُمْ yang artinya “…wanita-wanita (lain) yang kamu senangi …” (Al-Nisa’: 3) mencakup makna yang umum.                       Dan مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع       yang artinya : “… dua, tiga, dan empat… “ (Al- Nisa’: 3) merupakan kalimat hitungan yang diulang-ulang tanpa kesudahan. Jadi cakupannya sangat umum sehingga tidak menunjukkan ketentuan tentang jumlahnya.

b. Sama seperti Milkulyamin (budak), kedua-duanya sama, yaitu tidak dibatasi jumlah.

c. Hadist yang datang dari Nabi saw. Mengenai ketentuan pembatasan poligami hingga empat orang itu merupakan hadist ahad, sementara hadist ahad (riwayat perseorangan) tidak dapat dipakai untuk menasakh ayat Al-Qur’an. (Ibnu Hisyam, tt : Juz 4 : 276)

Dapat diberikan penjelasan kepada ketiga kelompok tersebut mengenai kalimat Matsna (dua), Tsulasa (tiga), dan Ruba’a (empat). Adapun huruf wau yang ada diantara kalimat-kalimat tersebut menduduki sebagai littakhyir (memilih), bukan wau jamak (umum). Dalam hal ini, ummat Muslimin telah sepakat (ijma’) mengatakan tidak boleh terjadi poligami untuk lebih dari empat orang wanita dan itu telah terbukti sejak kehidupan Rasulullah saw sampai sekarang. Apa yang dipahami kelompok tersebut atas ayat dalam surat Al-Nisa’ itu merupakan pemahaman yang keliru, seandainya poligami dibolehkan dalam Islam dengan tidak ada pembatasan dalam jumlahnya, tentu Allah akan menjelaskannya dalam Al-Qur’an sehingga ummat Islam tidak menjadi ragu dan bingung. Adapun mengenai praktek poligami Rasulullah saw. hingga sembilan orang isteri, itu merupakan kekhususan beliau yang tidak boleh ditiru oleh ummatnya. (Murtadha Mathahri, 2004 : 255)

Kadang-kadang, ada diantara kita yang mempertanyakan hikmah apa yang terkandung dalam pembatasan jumlah empat orang wanita (tidak kurang dan tidak lebih). Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan rahasia yang hanya diketahui Allah. Hanya dialah yang mengetahui hikmah apa yang terkandung dalam ketetntuan tersebut, sebagaimana dengan halnya hanya Dialah yang mengetahui hikmah mengapa sholat dalam sehari semalam hanya lima waktu. Kitapun tidak mengetahui hikmah yang terkandung dalam ketentuan jumlah raka’at dalam sholat Zhuhur, Ashar, Isya’, dan Subuh sebagaimana kita tidak tahu mengapa jumlah mata kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua, atau sempurnanya tangan dan kaki hanya dengan lima jari, bukan empat atau tiga. Tentang itu hanya Allah yang lebih tahu.

Kalangan pakar banyak yang menduga-duga penyebab mengapa jumlah wanita yang boleh dipoligami hanya empat orang. Ada yang berpendapat bahwa itu mungkin penyesuaian atau adaptasi dari empat musim. Ada yang enyimpulkan karena jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita dalam arti 1 : 4 sehingga kalau dilebihkan dari empat, akan banyak laki-laki yang membujang. Dan sebaliknya, jika kurang dari empat, akan banyak wanita yang hidup sendiri tanpa suami. Yang lainnya berpendapat karena kalangan laki-laki mencoba menghimpun berbagai jenis wanita, ada yang tinggi, pendek, kurus atau gemuk dalam soal tubuh. Ada juga laki-laki yang memilih karena menginginkan wanita yang berkulit putih, pirang, hitam manis, atau kuning langsat. Ada juga yang ingin menghimpun wanita yang beragam kuat, wanita yang berparas cantik, wanita yang memiliki harta, dan wanita yang berketurunan bangsawan (empat perkara ini merupakan  hal yang dipandang sebagai pertimbangan laki-laki dalam memilih isteri). Batasan itupun sesuai dengan situasi bulanan kaum wanita yang meliputi kebiasaan haid. Didalam sebulan ada waktu suami menjauhi istrinya selama haid. Jika memiliki empat istri, dia akan mandapati diantara istri-istrinya satu orang yang telah suci.

Secara universal, pernyataan diatas hanyalah interpretasi ijtihadiah dan pendapat yang bisa benar bisa juga tidak. Dan hanya Allah-lah yang Maha Tahu segalanya.

2. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-pertama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari’at, jika seorang laki-laki belum memilki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum dibolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النبَّىِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَنَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فِلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian pemuda siapa diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya nikah itu memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk berumah tangga maka puasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu merupakan benteng untuknya". (Sunan Abu Daud, t.t : 1 : 334)


Berdasarkan syara', seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya isteri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.

Menurut ijma', hukum memberi nafkah adalah wajib (Sayyid Qthub, 1412 H./1992 M: juzz 2 : 282), dan termasuk wasiat Nabi pada Hujjatul Wada'. (Ibnu Hajar, t.t : Juz 9 : 313).

اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَّيُوْطِئْنَ فِرَاشَكُمْ اَحَدٌ تَكْرِهُوْنَ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

" Bertakwalah kamu dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan telah dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalimat Allah. Dan bagimu atas mereka, yaitu tidak menginjak tempat tidurmu seseorang yang tidak kamu sukai. Jika mereka berbuat demikian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan baik".


Pada hadits yang lain Rasulullah saw ditanya tentang kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, Beliau menjawab :

وَتَطَعَّمْهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكَسَّوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلاَتَقْبَحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

" Beri makan di jika kamu makan, beri pakainan dia jika kamu berpakaian, jangan pukul muka (wajah), jangan menjelek-jelekan dia, dan jangan menjauhi dia kecuali didalam rumah". (Abu Isa Muhammad, t.t : Juz 2 : 304)


Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha' tentang kewajiban suami terhadap isterinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

3. Berbuat Adil diantara Isteri-isteri

Surat Al-Nisa’ : 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara isteri-isteri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta dan kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut untuk mewujudkannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat  286, yang berbunyi : 

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak memberati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…” 


Kemudian kecintaan terhadap seseorang isteri dan kecenderungan hati padanya berkenaan dengan surat Al-Nisa’ ayat 129, yang berbunyi : 

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian…” (Depag. R.I., 1989 : 143)


Sebagian kalangan berupaya menjadikan ayat diatas sebagai dalil pelarangan poligami. Anggapan itu keliru karena syari’at Allah tidak mungkin membolehkan satu pekerjaan dalam satu ayat tertentu dan mengharamkannya pada ayat yang lain. Adil yang dituntut pada ayat pertama mencakup adil dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat zhahir atau nyata. Adapun adil yang kebanyakan suami tidak mampu adalah keadilan yang menyangkut rasa cinta dan perasaan sayang karena besar kemungkinan antara isteri yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dimensi perasaan. Pada hakikatnya, hati itu sendiri bukanlah milik perseorangan, melainkan terletak diantara dua jari Allah Ar-Rahman yang setiap saat dibolak-balik oleh Allah sesuai dengan kehendaknya . (Abu Hasan al-Muslim, t.t : Juz 10 : 46) 

Namun jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang isteri dari isteri-isterinya yang lain, maka pihak isteri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (mentalaknya), sebagaimana firman Allah dalam ayat ini : 

... الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

“… setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik…” (Al-Baqarah : 229). (Depag. R.I., 1989 : 55).


Pada ayat yang lain Allah berfirman :

...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...

“… maka rujuklah mereka dengan cara yang benar atau ceraikannlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudlaratan karena dengan demikian kamu akan menganiaya mereka. Barang siapa yang memperbuat demikian sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri… ” (Al-Baqarah : 231). (Depag. R.I., 1989 : 56).


Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami  dan isterinya harus jelas, sehingga dari situ akan terdapat jadwal  kapan seorang suami berada dirumah isteri yang satu jika dia memiliki rumah atau di kamar khusus. Pembagian jadwal yang jelas seperti harus sama bagi isteri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami -isteri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi isteri karena seorang suami terhibur oleh isterinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya. Tidaklah wajib atas suami untuk menyamaratakan hubungan jima’ antara isteri yang satu dengan isteri yang lain. Penyamarataan dalam hal jima’ diberlakukan sebagai sunnah, (Abu Al-hasan Muslim, t.t : Juz 10 : 44-45) dengan rincian bahwa waktu yang disunnahkan dalam bersamanya suami isteri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap isteri (Ibnu Hajar, t.t : Juz 9 : 313). Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami ditempat seorang isteri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan isteri-isteri lainnya. (Abdul Baqi, t.t : Juz 1 : 624)

Jika suatu waktu suami bepergian dan dia memerlukan ditemani salah seorang dari isteri-isterinya, dia berhak untuk memilih satu diantara mereka. Apabila hal itu ditolak oleh isteri-isteri yang lain dan timbul sengketa, hendaklah suami mengundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan menemaninya. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah saw yaitu dengan cara undian untuk menemaninya dalam perjalanan. Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dikatakan :

إِنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَاَيَّتُهُنَّ خَرَجْنَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَه

ُ

"Bahwasanya Nabi saw bila ingin bepergian, beliau mengundi diantara para isterinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi saw…" (HR. Abu Daud). (Ibnu Hajar, t.t : Juz 9 : 160).


Jika  seorang suami menikahi seorang janda, dia diharuskan tinggal (bersama) isterinya itu selama tiga hari dan jika mengawini seorang gadis (perawan), dia harus tinggal bersamanya selama tujuh hari. Dalam hal ini, isteri-isteri yang lama tidak berhak menuntut diperlakukan seperti isteri yang baru (muda). (Abu Abdullah Muhammad, t.t : Juz 5 : 1965).

Demikianlah ketiga syarat yang ditetapkan syari'at Islam dalam hal berpoligami. Sebagai ijtihad, kami menambahkan syarat-syarat tersebut dengan keharaman mempoligami dua orang mahram, yaitu mengawini dua orang kakak beradik sebagaimana ketetapan kitab dan sunnah yang mengharamkan hal seperti qath'i Allah SWT berfirman :

...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ...

"… diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan…" (Al-Nisa' : 23). (Depag. R.I., 1989 : 120).


...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا


"… dan menghimpun (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Nisa' : 23) (Depag. R.I., 1989 : 120).


 Abi Kharasy Ar-Ra'ani, dari Ad-Dailami, berkata :

قَدَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلعم وَعِنْدِيْ أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ : إِِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا

"Saya katakan kepada Rasulullah bahwa saya mempoligami dua wanita yang bersaudara di zaman Jahiliyah. Rasulullah berkata : Apabila engkau nanti pulang maka ceraikan satu diantara keduanya". ( Abu Isa Muhammad, t.t : Juz 2 : 297).


Tujuan diharamkannya menghimpun dua orang bersaudara dalam poligami adalah untuk menjaga hubungan cinta dan kasih sayang diantara keluarga muslim. Bagaimanapun, setiap isteri senatiasa mengusahakan agar kebaikan suaminya hanya terlimpah kepadanya sehingga akan tumbuh kebencian jika suaminya memberikan sesuatu kepada orang tua, kakak, atau adiknya. Karena itulah Allah melarang para laki-laki mempoligami dua wanita kakak beradik. Jika hal itu dilanggar, para isteri akan saling menghalangi dalam saling memperoleh kebaikan suami  sehingga terputuslah hubungan cinta dan kasih sayang antara mereka yang bersaudara kandung, atau paling tidak muncul kecemburuan dan persengketaan diantara mereka.

Ibnu Hajar berkata : "Berdasarkan ijma', mengumpulkan dua bersaudara adalah haram, baik saudara dari kandung dari bapak maupun ibu ". sama halnya dengan keturunan mereka maupun saudara sepersusuan. Apabila penghimpunan antara dua bersaudara kandung diharamkan, maka yang paling diharamkan adalah menghimpun seorang ibu dengan anak perempuannya, karena hubungan antara ibu dan anak bersifat mutlak. Memadu mereka dalam poligami akan mengakibatkan putusnya hubungan mawaddah warahmah antara mereka, dan menimbulkan permusuhan antara keduanya. (Sayyid Quthub, Juz 1 : 579-581). Demikian pula dilarang menghimpun (menggabungkan) dalam perkawinan antara wanita dengan saudara perempuan ibunya (Kahalah), sebagaimana hadist berikut ini. Jabir r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw Melarang mengawini seorang wanita dengan bibinya dari bapak dan dari ibunya. (Abu Muhammad, Juz 5 : 2005). Sebagian riwayat mengatakan tentang pengharaman mempoligami antara dua bibi dari bapak, dua bibi dari ibu, baik keduanya bersaudara atau tidak. (Ahmad Bin Ali, Juz 6 : 65-66). Pengharaman atas semua itu didasarkan pada kekhawatiran terjadinya permusuhan antara mereka sehingga silaturrahmi antara keduanya terputus.

Akhirnya, kami akhiri pembahasan ini dengan menyebutkan beberapa adab yang perlu dipelihara seorang suami dalam bergaul dengan isteri-isterinya, yaitu antara lain :

1. Persamaan sikap dalam pergaulan sehari-hari, seperti mengeluarkan perkataan yang baik, mengadakan pertemuan yang baik, bermuka ceria, memandang baik apa yang diperbuat oleh setiap isteri, dan pengarahan yang baik bagi yang berbuat salah.

2. Tidak membeberkan apa yang terjadi antara dia dan salah seorang isterinya dihadapan isteri-isteri lainnya, termasuk hubungan intim suami isteri

3. Jangan menyebut kekurangan atau memuji (yang berlebihan) isteri-isteri yang lain. Menyebutkan kekurangan akan menyebabkan dia dihina dan memuji-muji menyebabkan mereka dengki kepadanya.

4. Seorang suami harus memelihara hubungan antara isteri sehingga tidak terjadi seorang isteri membicarakan kejelekan atau kekurangan isteri yang lain dihadapannya. Jika hal itu terjadi, dia harus menasehatinya dan menyebutkan kebaikan isteri yang dibicarakan kejelekannya, khususnya jika isteri yang bersangkutan tidak hadir.

5. Seorang suami handaknya mengantisipasi dengan baik ungkapan isteri yang keliru dan didorong oleh perasaan cemburu, baik diarahkan kepadanya atau kepada salah seorang isterinya yang lain.


C. Pandangan Fuqaha' Tentang Poligami

Karena umunya yang dijadikan dasar kebolehan melakukan  poligami adalah al-Qur'an surah Al-Nisa' / 4 : 3 dan 129, maka tulisan ini berusaha mengahadirkan pendapat para ulama' (khususnya Mufassir) tentang kedua ayat tersebut.

Menurut  pendapat umumnya (Jumhur Ulama', Surat Al-Nisa' / 4 : 3, yang turun sesudah perang uhud, ketika banyak pejuang Islam (Mujahidin) yang gugur di Medan Perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, banyak anak yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.

Abu Bakar Al-Jashshash adalah ulama' yang cukup intensif mengupas masalah poligami (Surat Al-Nisa' /4 : 3). Menurutnya, ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Pendapat ini didasarkan oleh Al-Jashsash pada satu riwayat hadist dari Urwah, yang mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak yatim yang ada dibawah pengampuannya hanya karena alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Sebab kekhawatiran para wali tersebut memperlakukan anak yatim yang ada dibawah pemeliharaannya secara tidak adil. Karenanya, lebih baik mereka mereka menikahi wanita lain. Untuk menguatkan pandangan bahwa ayat ini berhubungan dengan pernikahan dengan anak yatim, bisa dilihat, bahwa Al-Jashshash meletakkan pembahasan ayat ini dibab "Tazwij Ash-Shaghar"  (Pernikahan Anak dibawah Umur) (Abu Bakar Al-Jashshas, t.t : Juz 2 : 50).

Disamping itu, ayat ini juga berusaha mengahapuskan kebiasaan orang Arab , dimana seorang wali berkuasa penuh kepada anak yatim yang ada dibawah asuhannya, yang kalau cantik dan kaya, biasanya dinikahi. Sebaliknya, kalau tidak kaya atau cantik, tidak dinikahi, dan tidak membolehkan orang lain menikahinya agar mereka tetap menguasai harta anak yatim tersebut.

Hubungannya dengan status melakukan poligami, menurut Al-Jashash, hanya bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para isteri. Untuk ukuran keadilan disini, menurut Al-Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya.

Muhammad Al-Syaukani (w. 1250/1832) menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kebiasaan orang arab pra-Islam, dimana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlah sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara wanita yang yatim dan non yatim, Allah menyuruh untuk menikahi wanita yang non yatim saja, maksimal empat wanita, dengan syarat bisa berbuat adil. Sedangkan kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. (Muhammad Al-Syaukani, Juz 1 : 419).

Demikian juga ayat Al-Nisa’ / 4 : 3 Menurut Al-Syawkani, menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi tanpa batas. Dengan ayat ini, Islam hanya membolehkan menikahi maksimal empat wanita saja. Namun dalam kebolehan menikahi wanita sampai empat inipun masih disyaratkan kemampuan berbuat adil.

Ketika membahas surat Al-Nisa’ ayat 129, sebagaimana umumnya ulama’ tafsir memberikan tafsiran, bahwa ayat ini bermakna, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi dibidang non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, ada usaha yang maksimal dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Pendapat ini, menurutnya, dikuatkan dengan sunnah Nabi, sebagaimana yang sudah dicatat sebelumnya. ( Muhammad Al-Syawkani, Juz 1 : 521).

Untuk menikahi wanita lebih dari satu, menurut Al-Qosimi (m.1332/1914) tergantung pada keluasan cara berfikir suami, kemampuan mengendalikan rumah tangga, dan kematangan dalam mengurusi segala hal dalam masyarakat (Mu’amalah). Dia kemudian menekaknkan bahwa hanya pria yang istimewa yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Sedang pria biasa tidak akan mampu melakukannya. Hal ini secara jelas dituangkan dalam surah yang sama, An-Nisa’ / 4 : 129. (Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, 1958, Juz 5 : 1104-1105)

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi (1394 H./1974 M., Juz 4 : 328) dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan, bahwa kebolehan berpoligami yang disebut disurah Al-Nisa’ /4 : 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. ia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih. Pencatatan ini dimaksudkan. Barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam berpoligami.

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi adalah : (1). Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan, (2). Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya, (3). Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiyai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri, sampai kepentingan anak-anak, (4). Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka inipun termasuk alasan yang membolehkan. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria.

Al-Maraghi kemudian mencatat hikmah pernikahan Nabi, yang menurutnya ditujukan untuk syi’ar Islam. Sebab, kalau tujuannya untuk kepuasan diri pribadi Rasul, maka dia pasti akan memilih wanita-wanita cantik dan yang masih perawan. Sedangkan sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa yang dinikahi Rasul kebanyakan adalah janda. Bahkan hanya satu yang masih perawan, ‘Aisyah. r.a.

Hubungannya dengan surat Al-Nisa’ / 4 : 129, menurut Al-maraghi, yang terpenting adalah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun diluar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan yang harus dilaksanakan manusia.

Sayyid Quthub (w. 1966) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah (keringanan). Karena merupakan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap ister-isterinya. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. (Sayyid Quthub, 1967, Juz 4: 236).

Sementara Al-Shobuni (1972, Juz 1 : 427-428) lebih menekankan pada hikmah kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini, Al-Shabuni lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat. Pendapat ini didasarkan pada ijma’ ulama’. Kebolehan poligami maksimal empat inipun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat bisa berbuat adil.

Adapun hikmah dari poligami menurut Al-Shabuni ada tiga. Pertama, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. Kedua, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu, menurut Al-Shabuni, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria.

Sebelum membahas lebih jauh, Quraish Shihab, (1421H./2000 M. Jilid 2 : 322) lebih dahulu mengemukakan sebab turunnya ayat Al-Nisa’ /4 : 3. menurutnya, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang arab pra-Islam yang menikahi anak yatim karena kecantikan dan hartanya. Tetapi mereka tidak memberikam mahar sejumlah yang diberikan kepada wanita diluar anak yatim. Bahkan, ada pria yang begitu hartanya habis kemudian isterinya dicerai. Maka turunnya ayat ini menunjukkan kepada mereka bahwa perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tercela. (Muhammad Husein Al-Thabathabai, t.t : Juz 4 : 166)

Kemudian Muhammad Husein Al-Thabathabai (t.t : Juz 4 : 166) mengatakan, kalau diteliti secara mendalam ayat Al-Nisa’ /4 : 3, dari kata  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, yang mengiringi wa atu al-yatama amwalahum, menjadi jelas, bahwa ayat  وَإِنْ خِفْتُمْ menduduki puncak masalah dari ayat sebelumnya. Yakni larangan memakan harta anak yatim. Maka artinya menjadi  : "Takutlah engkau dan hati-hatilah dalam mengurus harta anak yatim. Janganlah kamu mencampuri hartamu yang jelek dengan harta anak yatim  yang bagus. janganlah engkau memakan hartamu yang engkau gabungkan dengan harta anak yatim. jika engkau khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim untuk dijadikan isteri (dan memang engkau tidak menyukainya), maka tinggalkanlah mereka dan nikahilah wanita selain mereka yang angkau suka, dua, tiga, atau empat".


POLIGAMI : PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH

A. Pengertian Poligami Menurut Muhammad Abduh

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا


“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak (perempuan) yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah memungkinkan untuk tidak menyimpang dari jalan lurus”. (QS Al-Nisa' : 3). (Depag. R.I., 1989 :115)


وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا


"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Nisa': 129). (Depag. R.I., 1989 :143).


Ayat ini yang merupakan dasar ruang lingkup seputar poligami menjadi sangat penting untuk dibahas secara elegan, agar kesimpangsiuran penafsiran bisa diredam. Pada tulisan ini penulis akan mencoba secara khusus membuka cakrawala penafsiran dari seorang tokoh pembaharu Islam  Muhammad Abduh dalam memahami ayat 3 dan129 surat Al-Nisa’ ini dan juga dalam menyikapi keberadaan poligami itu sendiri.

Poligami atau yang lebih tepatnya poligini, menurut  Muhammad Abduh ialah Ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian diatas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan seorang suami  dengan beberapa orang isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah isteri dalam berpoligami, tetapi menurut Muhammad Abduh Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap empat oarng isteri, ini sebagai tanda kalau poligami itu hanyalah sebuah izin yang ada aturannya dan diperketat keberadaannya sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. (Muhammad Abduh, Juz IV : 351) 

Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami. 

Islam sendiri bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam, dan tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Walaupun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

Pada masa pra Islam seorang laki-laki boleh mengawini perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas, tanpa ada syarat-syarat yang mengikutinya pula. Ini merupakan cermin nyata bagaimana posisi yang tidak seimbang dan sebanding antara laki-laki dan perempuan pada masa pra Islam. Islam datang secara tegas membatasi, dengan syarat yang ketat pula yang mustahil untuk dipenuhi laki-laki yang hanya mempunyai tabi’at ingin kawin dan kawin saja. (Yusuf Wibisono, 1980 : 47).


B. Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam hanya menganut sistem monogami dalam perkawinan, sementara sistem poligami itu sendiri tidak mungkin dilaksanakan karena suami tidak akan mampu untuk bersikap adil sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa’ ayat 129. lebih jauh Muhammad Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman dan ia juga menyebutkan bahwa keberadaan poligami dalam Islam hanyalah sebuah keringanan, sebuah ijin yang semata-mata dengan pembatasan yang diletakkan kepadanya. (Muhammad Abduh, Juz IV: 355).

Dalam masalah ini, terlihat Muhammad Abduh lebih cenderung pada berfungsinya paradigma struktur fungsional dalam keluarga, yang mana disana ia inginkan adanya kedamaian yang jauh dari konflik antar anggota keluarga. Untuk mewujudkan hal itu menurutnya keadilan harus menjadi common value.

Dari sanalah (masalah keadilan : red) Muhammad Abduh berani mencegah praktek poligami ketika menjadi mufti (Ketua Dewan Fatwa Keagamaan Mesir), kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, seperti si istri tidak bisa melahirkan atau mandul (infertilisasi). (Muhammad Abduh, Juz IV : 387).

Poligami merupakan pelecehan terhadap wanita. Bagi Muhammad Abduh pada dasarnya tidak ada seorang isteri yang rela, jika ada wanita lain yang hendak merebut cinta suaminya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak akan menerima jika ada laki-laki lain yang hidup bersama isterinya. Itulah fitrah manusia. Seandainya ada seorang isteri atau suami yang rela jika pasangannya berbagi cinta dengan yang lain, berarti ada yang tidak wajar. Ia juga mengibaratkan kehidupan berpoligami seperti kehidupan satu ayam jantan dengan sepuluh ekor betina, dimana si jantan tidak bisa membagi cinta secara adil diantara sepuluh betina tersebut, artinya kecenderungan berlebih akan selalu ada terhadap salah satu betinanya. (Aunur Rofiq, Vol. 3, : 156)

Menurut Muhammad Abduh keadilan merupakan syarat mutlak poligami. Keadilan dalam hal ini bukan perkara sepele. Benar Syari’ah mentolerir suami memiliki empat orang isteri, jika ia melihat dirinya mampu untuk berbuat adil. Namun jika tidak, maka ia harus konsisten dengan satu isteri.

Meskipun Muhammad Abduh berpendapat demikian, sebenarnya secara sosiologis ia membolehkan poligami, sebagaimana yang diungkapkan dalam Tafsiernya Al-Manar (t.t : 344 – 357), Bahwa poligami dibolehkan dengan alasan sebagai berikut : Pertama, Syahwat laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Tuntutan laki-laki terhadap seksnya lebih besar dibanding perempuan. Kedua, Apabila tidak diperbolehkan poligami, maka hikmah dari perkawinan itu sendiri tidak akan terwujud yakni menjaga keturunannya. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik perempuan yang melemah ketika ia berusia 50 tahun atau dalam keadaan haidh, sedangkan laki-laki masih kuat dan masih mampu untuk menjaga keturunannya sendiri. Ketiga, Jumlah laki-laki lebih kecil dibanding dengan jumlah perempuan. Misalnya disebabkan terjadinya peperangan. Keempat, Apabila wanita banyak yang tidak menikah maka secara langsung wanita dituntut mencari nafkahnya sendiri. Sedangkan laki-laki ditugaskan oleh hukum Islam khususnya hukum perkawinan untuk menafkahkan dan melindungi wanita dari bebagai ancaman. Kelima, untuk menghindari perbuatan zina dari pihak suami. Keenam, Laki-laki mempunyai tabiat berpoligami dan tidak cukup dengan satu isteri.

Selajutnya ia menambahkan apabila suami hendak berpoligami maka dianjurkan untuk memikirkannya kembali secara matang, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap anggota keluarganya terutama anak dan isteri. Misalnya suami berpoligami hanya karena ingin memuaskan hawa nafsunya tanpa disertai dengan niat yang baik, maka keharmonisan rumah tangga akan terganggu, maka dari itu, orang yang hendak melaksanakan perkawinan baik yang menganut sistem monogami ataupun poligami, juga dianjurkan mengetahui dan memahami dasar-dasar agama secara mendalam. Bila demikian, perkawinan yang menganut sistem apapun, keharmonisan akan tetap terjaga.

Sementara jaman sekarang, sikap tersebut jarang sekali dilakukan oleh orang yang berpoligami, akibatnya anak-anak dan para isterinya menjadi terlantar, disebabkan kecondongan suaminya terhadap salah satu isterinya dan hanya disebabkan menuruti kehendak hawa nafsunya sendiri. Oleh sebab itu, Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami jaman sekarang sangat diperlukan sekali suatu undang-undang khusus yang  mengatur tentang poligami tersebut. Ia berpendapat demikian, karena pada masa hidupnya, poligami membawa bencana bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga agar tujuan perkawinan bisa diwujudkan dan hubungan antar anggota keluarganya tetap terjaga dan harmunis, ia lebih condong hanya dengan jalan monogami atau dengan hanya menikahi satu orang isteri, karena dengan begitu mereka bisa membina anak-anaknya dengan baik, membina kehidupan keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang. (Muhammad Abduh, IV : 460)

Tambahnya pula, hukum poligami bisa berubah menjadi haram apabila suami merasa tidak akan mampu untuk bersikap adil. Selain itu menurutnya, bahwa masalah tersebut menjadi tugas utama ulama’ untuk meninjau kembali esensi hukum dibolehkannya berpoligami yakni untuk mensejahterakan ummat. Apabila suatu saat, hukum menyebabkan timbulnya bencana yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Maka hukum tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang berlaku, dengan berdasarkan peraturan umum yang berlaku yaitu  :

 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” (Abdul Mujib : 1992 : 41)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C. Syarat Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh

1. Konsep Filosofis Epistemologis Keadilan Dalam Poligami

a. Pengertian Adil

Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Adl. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan Justice yang artinya sama dengan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an, kata Al-Adl banyak sinonimnya diantaranya adalah mizan, qawam, al-haq, wasath dan al-Qisth. Meskipun demikian, inti dari semuanya itu adalah sama yakni seimbang dan tidak berat sebelah serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an bermakna multidimensional, selain berkaitan dengan kebenaran juga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Kata adil terdapat dalam Al-Qur’an sering dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini, disebabkan bersikap adil tersebut bukan hanya pada orang lain saja, akan tetapi bersikap adil terhadap diri sendiripun dianjurkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa untuk bersikap demikian tidak hanya dibatasi kepada kaum muslimin saja, akan tetapi kepada semua makhluk yang berada dimuka bumi ini.(Quraish Shihab, 1994 : 112).

Makna dari kata adil sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an ada yang bersifat umum dan juga yang sifatnya khusus. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Nisa' ayat 3 kata Al-Adl dan al-Qisth. Kata  al-Adl yang tercantum dalam ayat tersebut lebih umum sifatnya daripada al-Qisth.

WJS Purwadarminta (1994 : 7), mengatakan bahwa definisi adil tersebut adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang, menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional).

Peter Salim dan Yenny Salim (1991 : 12), mengatakan bahwa adil mempunyai arti tidak memihak dan memberi keputusan yang tidak berat sebelah, sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta tidak sewenang-wenang.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi (1969 : 69), mengatakan bahwa makna adil adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata, dengan kata lain tidak sewenang-wenang serta tidak berat sebelah terhadap isteri.

Quraish Shihab (1996 : 114-115), memberikan pengertian adil kepada empat bagian yakni ; Pertama, sama, kedua, seimbang, ketiga, perhatian terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

Sedangkan Muhammad Abduh (t.t : 448), Mengatakan bahwa adil mempunyai arti seimbang, sederajat dan sama rata. Tambahnya pula bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil tersebut hanya orang yang wara' dan harisin saja. Menurutnya, manusia sangat sulit untuk bersikap adil, hal ini disebabkan hawa nafsu manusia yang terkadang mempengaruhi tingkah lakunya.

Dengan demikian, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa adil sama artinya dengan mizan yang berarti seimbang atau neraca. Dikaitkan dengan zaman sekarang untuk bersikap adil atau menegakkan keadilan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sebab tidak mungkin disamaratakan secara mutlak. Maksud kedua aspek tersebut adalah adanya keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dihubungkan dengan surat Al-Nisa'  ayat 3 dan 129, maka pengertian adil tersebut adalah memperlakukan isteri-isteri yang dinikahinya dengan samarata dan sederajat serta saling tidak dirugikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, baik dari segi materi maupun non materi (moril), sama persis seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abduh bahwa adil yang dimaksud dalam surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 adalah adil yang seluruh dan menyeluruh dari segala aspek sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat melaksanakannya.

b. Syarat Keadilan

Berbicara tentang keadilan, terlebih dahulu membicarakan tentang hak dan kewajiban karena bagaimanapun juga antara hak dan kewajiban serta keadilan saling berkaitan erat. Keadilan dapat ditegakkan apabila hak dan kewajibannya telah terpenuhi. Apabila hak dan kewajiban terabaikan, maka keadilan sulit untuk ditegakkan.

Maksud keadilan disini sifatnya adalah umum, baik itu bersikap adil didalam menetapkan hukum Negara, hukum agama atau hukum yang berlaku dimasyarakat yang tidak tertulis (Hukum Adat). Dengan demikian, bersikap adil terhadap sesama anggota masyarakat khusunya perlu ditegakkan.

Adapun yang dimaksud dengan hak, diantaranya adalah menurut WJS Purwadarminta (1994 : 334). "Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu".

Sedangkan menurut Peter Salim dan Yenny Salim (1991 : 13), mengatakan bahwa : "Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena sudah ketentuannya atau aturannya dan lain sebagainya".

Menurut Achmad Haris Zubair (1990 : 50), bahwa pengertian hak, diantaranya adalah : "Wewenag atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu".

Selanjutnya, W. Puspoprodjo (1998 :269), mengatakan bahwa : "Hak itu adalah kekuasaan moral (Moral Power), menggerakkan kehendak orang lain melalui akal budinya, sebagai  perlawanan dengan  kekuatan, yakni kekuatan fisik". Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bila manusia mempunyai hak sesuatu, maka akan menimbulkan suatu kewajiban atasnya, seperti manusia mempunyai hak hidup di dunia ini, karena dia berkewajiban untuk menjadi kholifah di muka bumi ini,  sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan wajib menjaga hubungan baik dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 36 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ


“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kholifah dimuka bumi ini". Mereka berkata : "Mengapa engkau hendak menjadikan (Kholifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senatiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau ? " Tuhan berfirman : "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah : 30). (Depag. R.I., 1989 : 13)


وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan satupun. Dan berbuat baiklah kepada orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, dan Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orag yang sombong dan membangga-banggakan diri" (Q.S. Al-Nisa'" : 36). (Depag. R.I., 1989 : 123).


Dengan demikian, manusia mempunyai hak sejak masih berada dalam kandungan ibunya, dengan kata lain manusia mempunyai hak kodrati (fithrah). Sebagimana yang dikatakan oleh Zubair (1990 : 60), bahwa hak tersebut terbagi dua macam yakni: pertama, hak kodrati yang juga disebut dengan fithrah dan yang kedua, adalah hak privat

Sementara itu, agar hak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, maka ada pihak lain yang mampu untuk memenuhi tuntutan hak tersebut. Keharusan untuk memenuhi tuntutan tersebut dinamakan kewajiban. Adapun pengertian kewajiban sebagaimna yang diungkapkan oleh Peter Salim Yenni Salim (1991 : 1711), Bahwa kewajiban adalah suatu keharusan atau hal yang harus dilaksanakan.

Menurut Zubair (1990 : 66), mengatakan bahwa kewajiban merupakan sisi lain dari hak. Selanjutnya, Zubair mengatakan bahwa kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu pertama, kewajiban subyektif artinya keharusan moral untuk mengerjakan atau meninggalkan (tidak mengerjakan) sesuatu, kedua, kewajiban obyektif artinya adalah hal yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban ada jalinan yang kuat serta tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun yang menjadi tujuan atau obyek dari hak tersebut adalah manusia sepenuhnya yaitu pencapaian kebahagiaan yang sempurna. Maka dari itu, manusia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan akhir (kebahagiaan yang sempurna) dengan cara menjalani hidup sesuai dengan norma atau aturan yang telah dibuat oleh Tuhan. Supaya manusia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan lancar, maka diperlukan adanya suatu kebebasan untuk memilih cara atau jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kewajiban, secara tidak langsung terdapat juga hak manusia.

Adapun kaitannya dengan keadilan, maka bila masing-masing hak dan keawajiban diberi kebebasan dan kesempatan untuk melaksanakannya, serta didorong dengan pemahaman yang tinggi kesadarannya untuk memberikan sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain. Maka dari itu, memberi dan menerima yang semestinya dan sesuai serta selaras antara hak dan kewajibannya pada masing-masing pihak, maka keadilanpun dapat ditegakkan.

Meskipun demikian, apabila seseorang hidup sendiri, misalnya selain dirinya sendiri, maka tetap dia mempunyai hak dan kewajibannya sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ


“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Q.S. Al-Hujarat : 13). (Depag. R.I., 1989 : 847).



c. Keterbatasan Manusia dalam Bersikap Adil

Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa manusia tidak akan mampu untuk bersikap adil yang sebenarnya (hakiki). Hal ini disebabkan manusia mempunyai keterbatasan dalam bersikap, berbeda dengan kholiknya (penciptanya) yang mempunyai sifat tidak terbatas. Misalnya dalam bersikap adil terhadap sesama makhluknya. Baik ketika menegakkan hukum pidana maupun hukum perdata.

Manusia hanya mampu bersikap adil sesuai kadar kemampuannya sendiri. Meskipun demikian, dalam menegakkan keadilan dimuka bumi, manusia diwajibkan untuk menegakkan keadilan semata-mata karena Allah SWT dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Allah SWT sendiri mengatakan bahwa dengan bersikap adil terhadap sesama makhluk, akan mendekatkan diri kepada ketakwaan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ


“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan {kebenaran} karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, ssungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ” (Q.S. Al-Maidah : 8) (Depag. R.I., 1989 : 159).


Dengan demikian, yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini adalah mengenai keadilan manusia bukan keadilan Tuhan. Manusia bisa dikatakan sebagai orang adil, apabila tidak mempunyai sifat-sifat jelek dan tidak pernah mengganggu hak-hak orang lain serta tidak memperlakukan orang lain secara pilih kasih dan berat sebelah. Sedangkan apabila manusia bersikap sebaliknya, maka biasanya disebut dengan orang zalim.

Keadilan merupakan kata sifat, yang pada mulanya berasal dari kata Al-Adl. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti sama dan seimbang. Penggunaan kata Al-Adl dalam Al-Qur'an sering dibarengi kata Al-Qisth. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Nisa' ayat 3, surat Al-Hujarat ayat 10 dan lain sebagainya. Meskipun pada intinya sama yakni anjuran untuk bersikap adil, akan tetapi obyek daripada kedua kata tersebut agak berbeda. Misalnya kata Al-Adl obyeknya pada penegakan hukum yang terjadi dikalangan orang banyak atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan Al-Qisth, selain ditujukan pada masyarakat pada umumnya juga pada tiap individu (perorangan). Hal ini disebabkan pengertian Al-Qisth itu sendiri yang berarti bagian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab (1996 : 111), bahwa Al-Qisth mempunyai arti bagian, yang patut dan yang wajar. Menurutnya, bahwa hal ini tidak menuntut akan adanya persamaan, karena bagian dapat dimiliki oleh satu pihak saja. Dan penggunaan kata tersebut (Al-Qisth) seringkali digunakan oleh Al-Qur'an apabila menyangkut seseorang agar bersikap adil kepada dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Nisa' ayat 135, yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا


“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Nisa’ : 35 ). (Depag. R.I., 1989 : 165).


Selanjutnya, Quraish Shihab (1996 : 124), mengatakan bahwa manusia dalam hal tertentu tidak mampu untuk bersikap adil sebagaimana yang telah terdapat dalam salah satu sikap Tuhan, yakni berbuat adil terhadap hamba-hambanya. Hal ini disebabkan bahwa keadilan Tuhan itu erat kaitannya dengan rasa, dan bukannya dengan akal pikiran. Karena itu yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal tersebut hanyalah keyakianan dan agama.

Sedangkan Muhammad Abduh (tt. : 448-450), mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu untuk bersikap adil secara sempurna atau hakiki. Hal ini disebabkan sikap manusia tersebut kadang sulit untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana yang disebut diatas, Muhammad Abduh mengatakan bahwa orang yang mampu untuk bersikap sebagimana yang diharapkan oleh penciptanya hanyalah orang yang wara' dan yang mampu menjaga diri dan kehormatannya.

Meskipun demikian Muahammad Abduh (t.t. : 445), mengatakan bahwa dalam menegakkan keadilan adalah merupakan tugas manusia. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal lain. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa manusia harus mampu untuk bersikap adil baik pada diri sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, ia sangat menekankan dalam bersikap ataupun menegakkan keadilan jangan sampai bisa terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Apabila tidak mampu menahan hawa nafsunya ketika menegakkan keadilan, maka secara tidak langsung dia telah memutuskan suatu perkara yang hak menjadi bathil.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yang pada akhirnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir nanti. Dan yang paling penting, Tuhan mengetahui apa yang telah diperbuat oleh hambanya sendiri, meskipun hal tersebut dirahasiakan atau disembunyikannya.

Disamping itu Quraish Shihab, (1996 : 115) juga membedakan maksud antara Al-adl dan Al-Qisth sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an. Al-Adl menurutnya adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang konkrit dan abstrak. Sedangkan Al-Qisth hanya berkaitan dengan hal-hal yang konkrit, misalnya dalam bidang perdata. 

Dari berbagai pendapat ulama diatas, maka dapat diberikan suatu analisa atau pendapat mengenai keterbatasan manusia dalam bersikap adil, adalah pada dasarnya manusia mampu untuk bersikap adil ataupun menegakkan keadilan di muka bumi ini. Akan tetapi disebabkan dalam diri manusia mempunyai watak dan kepribadian yang beragam, diantaranya mempunyai watak yang baik dan buruk serta mempunyai hawa nafsu yang melekat dalam diri manusia. Maka dari itu, dalam upaya menegakkan keadilan di muka bumi ini sulit untuk diwujudkan. Meskipun demikian sulitnya, keadilan tetap wajib ditegakkan.

Keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur’an seperti menegakkan hukum, manusia dianggap mampu untuk melaksanakannya. Dengan demikian, Tuhan mewajibkan kepada umat-Nya untuk bersikap demikian.

Adapun yang dimaksud dengan keterbatasan manusia dalam bersikap adil adalah yang bersifat konkrit dan bisa dibuktikan langsung pada saat itu juga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh (t.t : 448) bahwa manusia tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian, Al-Adl sifatnya abstrak sedangkan Al-Qisth bersifat konkrit.

Sementara adil yang dimaksud dengan keadilan yang hakiki hanya Tuhanlah yang mampu untuk bersikap adil seperti itu. Selain sifatnya abstrak juga merupakan keadilan Tuhan yang bersifat mutlak. Hal ini bisa dilihat dalam surat Ali- ‘Imran ayat 18. yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ


 “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (yang juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.Ali-;Imran: 18) (Depag. R.I., 1989 : 78).


d. Keadilan dalam Poligami

Yang menjadi sandaran hukum ulama' tentang bolehnya poligami adalah surat Al-Nisa’, ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا


“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terjadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininnya) maka kawininlah wanita-wanitanya (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S.Al-Nisa’: 3). (Depag. R.I., 1989 : 115).

Sebelum datangnya Islam praktek poligami sudah memasyarakat, baik dikalangan bangsa yang sudah maju maupun yang belum maju. Misalnya pada jaman jahiliyah, kehidupan bangsa Arab yang mempunyai kebebasan untuk berpoligami, sehingga tidak menutup kemungkinan bila diantara mereka ada yang memiliki puluhan istri. Kebiasaan tersebut tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya, maka dari itu Islam membatasinya dengan empat orang istri saja.

Meskipun telah dilegalisasi oleh Islam, bukan berarti umat Islam diwajibkan untuk berpoligami. Poligami hanya dianjurkan bagi orang yang memerlukannya karena suatu alasan tertentu, misalnya ingin mempunyai keturunan. Dengan demikian, poligami merupakan dispensasi bagi umat Islam itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Louis Al-Faruqi (1988 : 58), bahwa poligami bukan suatu hal yang harus dilaksanakan dan berdosa bila tidak dilaksanakan, akan tetapi hanya merupakan suatu jalan keluar bagi umatnya bila hal tersebut dibutuhkan.

Muhammad Abduh (t.t : 488-450), berpendapat bahwa orang yang berpoligami mutlak harus memenuhi syarat yang diajukan oleh Al-Qur’an yaitu mampu untuk bersikap adil dalam memperlakukan para istrinya, baik dalam segi meteril maupun moril. Alasannya bahwa manusia pada dasarnya mampu untuk bersikap demikian (adil) hanya saja orang yang mampu bersikap demikian itu sangat jarang. Hal ini disebabkan, manusia tidak bisa lepas sepenuhnya dari hawa nafsu yang melekat dalam dirinya. Maka dari itu, menegakkan keadilan mengalami hambatan. Muhammad Abduh tidak menginkari apabila manusia tidak akan mampu bersikap demikian, ia beralasan bahwa manusia mampu bersikap adil bila dikaitkan dengan orang yang berpoligami, apabila suami berketetapan atau berkeyakinan mampu untuk bersikap adil, maka keadilanpun bisa diwujudkan.

Tambahnya pula, bahwa orang yang berpoligami bila disertai dengan niat yang tidak baik, misalnya untuk memuaskan hawa nafsunya belaka, maka hal-hal dikhawatirkan oleh Al-Qur’an akan terwujud. Yakni terkatung-katungnya istri dan tidak jelasnya status istri tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan diatas, apabila disertai dengan niat yang baik maka tujuan dari pada perkawinan sebagaimana yang dijanjikan dalam surat Al-Rum ayat 21 bisa tercapai. Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia memciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesunggunhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S.Al-Rum: 21). (Depag. R.I., 1989 : 644).


Bagaimanapun juga Muhammad Abduh berpendapat bahwa orang yang hendak berpoligami dianjurkan untuk berfikir secara matang. Karena anjuran bersikap demikian tersebut hukumnya adalah wajib dan disebabkan perkawinan tersebut merupakan suatu ikatan yang mulia. Sedangkan dalam perkawinan itu sendiri termasuk anak-anak dan keturunannya yang akan menjadi korban, apabila mempunyai niat yang tidak baik dalam berpoligami.

Apabila bersikeras untuk berpoligami sedangkan dia tidak mampu untuk bersikap adil, Muhammad Abduh menganjurkan untuk berhati-hati dalam menjaga perasaan kasih dan sayangnya serta berdo'a kepada Tuhan agar segala apa yang dilakukannya di ridhai-Nya.

Apabila suami tidak mampu untuk bersikap demikianpun, Muhammad Abduh kembali menekankan agar bersikap adil dalam pembagian materi seperti pangan, sandang, papan, serta waktu giliran tidur bersama.

Disamping itu, ia berpendapat bahwa hakikat keadilan sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 3 adan 129 tersebut adalah bersikap adil dalam arti yang sempurna yakni dalam memperlakukan ister-isterinya secara merata dan seimbang. Misalnya dalam hal materi maupun non materi. Dan kemampuan untuk bersikap adil demikian itu disesuaikan dengan kadar kemampuan suaminya sendiri dengan disertai keridhaan pada kedua belah pihak.

Demikian pula, sebagaimana yang diungkapkan oleh Qardhawi (1980 : 262) bahwa Islam merupakan hukum Allah yang sifatnya universal dan tidak kaku. Hal ini, bisa dilihat dalam masalah perkawinan. Hukum Allah tidak memaksakan umatnya untuk menikahi satu orang isteri atau lebih dari satu orang isteri. Hal ini, disebabkan tidak semua suami isteri bisa meraih kebahagiaannya dari pasangannya masing-masing. Misalnya apabila isteri tidak mampu melayani hak-hak suaminya atau tidak mampu untuk memberikan keturunan, maka hukum Allah membolehkan kepada umatnya untuk berpoligami asal sesuai dengan syarat yang telah ditentukan-Nya.

Selanjutnya, ia berpendapat bahwa poligami boleh dilaksanakan sesuai dengan syarat suami mampu bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Maksud bersikap adil dalam poligami tersebut adalah memberikan pangan, sandang, papan, serta pembagian  giliran tidur secara sama rata dan tidak dibeda-bedakan, maksudnya adalah perlakuan yang sama kepada orang yang mempunyai hak sama (karena kemampuan yang sama, tugas dan fungsi yang sama). Apabila ia tetap berpoligami padahal tidak mampu bersikap adil, maka Allah SWT memberikan siksaannya di hari kiamat. Sebagaimana yang tercantum dalam hadist Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيََّ صلعم قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهُ مَائِلٌ (روه احمد والاربعة-وسنده صحيح)


Dari Abu Huraiarah r a. sesungguhnyaNabi SAW bersabda : "Barang siapa yang mempunyai isteri dua, tetapi ia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti pada hari kiamat ia akan datang menurut salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring". (Riwayat Ahmad  dan Imam yang empat dan sanadnya adalah Shahih). (Abu Isa Muhammad, tt. : 105)


Adapun yang dimaksud dengan kecenderungan sebagaimana yang tercantum dalam hadis tersebut adalah kecenderungan hati, maka dari itu, untuk bersikap adil dalam hal atau urusan hati, manusia tidak akan mampu untuk melakukannya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' . ayat 129, yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan  yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Nisa': 129). (Depag. R.I., 1989 : 143)

Dengan ayat diatas diharapakan mengerti bahwa poligami dalam Islam adalah perkara yang sangat berat, tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Dan orang yang hendak melakukannya disyaratkan memiliki keyakinan yang sangat kuat akan kemampuannya menegakkan keadilan. 

Begitu juga menurut Anwar Haryono (1987 : 230 ; 231). Ia berpendapat bahwa prinsip perkawinan yang dianut oleh Islam adalah prinsip monogami, meskipun demikian, dikarenakan tidak semua orang berumah tangga itu bisa mencapai kebahagiaannya karena alasan tertentu, maka Islam memberikan kelonggaran atau keringanan bagi umatnya untuk menikahi isteri lebih dari satu orang. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 3 diatas.

Menurutnya pula bahwa poligami yang ada dalam Islam tidak sama dengan yang terdapat dalam agama-agama lain. Poligami dalam Isalam dibatasi dengan empat oarng isteri, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 3, dan diwajibkan untuk bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Misalnya dalam bidang materi, suami diwajibkan untuk memperlakukan isteri-isterinya secara seimbang dan sama rata dan tidak boleh berat sebelah dalam memperlakukan isteri-isterinya.

Selanjutnya, Ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami hanya terbatas dalam bidang materi, karena dalam bidang non materi manusia diragukan kemampuannya untuk bersikap adil sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 129 tersebut.

Muhammad Rasyid Ridho (1986 : 54-57), Ia berpendapat bahwa dibolehkannya poligami adalah disebabkan beberapa sebab diantaranya adalah untuk menjaga keturunannya serta untuk mengangkat harkat derajat wanita. Dengan poligami, harga diri wanita, kesucian serta kehormatan wanita akan terjaga dengan baik, apabila dengan berpoligami tidak juga ada yang demikian maka tidak ada gunanya keberadaan poligami itu sendiri.

Islam memperlakukan wanita lebih baik dibanding dengan agama lainnya. Islam tidak membeda-bedakan makhluknya, dalam pandangan Tuhannya orang Islam adalah sama hanya keimanan dan ketaqwaannya saja yang membedakannya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau berpoligami adalah mampu memberikan nafkah dan bersikap adil terhadap para isterinya. Menurutnya pula, bahwa asal hukumnya poligami adalah mubah, akan tetapi bila poligami tersebut disalahgunakan seperti ingin menyakiti hati isterinya, karena kebenciannya, maka hukumnya berubah menjadi haram.

Kaitannya dengan sikap adil sebagaimana yang tercantum dalam sura Al-Nisa' ayat 3 dan 129, Muhammad Abduh (tt. : 450). berpendapat bahwa suami yang akan berpoligami harus memiliki keteguhan hatinya agar tidak terjerumus terhadap perbuatan dosa serta diharapkan bisa menjaga perasaanya sendiri yang setiap saat akan selalu dipengruhi keinginan dan hawa nafsunya. 


2. Konsep Sosiologis Keadilan Dalam Poligami

a. Kedudukan Pria dan Wanita dalam Keluarga

Islam menganjurkan pada umatnya untuk melaksanakan perkawinan atau membentuk keluarga dengan cara yang telah diatur oleh hukum perkawinan dalam Islam, apabila umat tersebut telah mampu. Sebagaiman yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadis Nabi SAW, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.  jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur : 32). (Depag. R.I., 1989 : 549).


عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. متفق عليه.

Dari Abdullah Bin Mas'ud r.a. Ia berkata : Rasulullah bersabda kepada kami : "Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendakalah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya". Muttafaq Alaihi (As-Shan'ani 1995 :: 393)


Dan apabila mereka belum mampu untuk melaksanakan perkawinan, hendakalah menjaga kesucian dirinya dan bersabar agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak di ridhai-Nya.

Untuk membentuk suatu keluarga, antara calon suami dan isteri perlu mempersiapkan dirinya baik yang sifatnya lahir maupun batin. Dengan demikian, tujuan perkawinan bisa terwujudkan.

Salah satu cara agar suami isteri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, diantaranya adalah dengan adanya saling mengetahui peranan mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Bila suami isteri tersebut kurang mengetahui peranannya masing-masing, maka hal-hal yang tidak dinginkanpun akan memasuki perjalanan rumah tangga mereka.

Dalam hukum Islan khususnya hukum perkawinan, bahwa kedudukan atau peranan suami dan isteri dalam keluaraga adalah sama, hanya saja laki-laki mempunyai kelebihan satu derajat diatas wanita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abbas Karahan (1991 : 77-78), bahwa kedudukan pria dan wanita dalam keluarga adalah sama kecuali dalam hal memimpin. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Surat Al-Nisa' : 34). (Depag. R.I., 1989 : 123).


Ayat tersebut sering dijadikan rujukan mengenai kedudukan suami dan isteri yang sebenarnya. Meskipun demikian, tidak berarti suami boleh memperlakukan isterinya sewenang-wenang. akan tetapi sebaliknya suami dianjurkan untuk memperlakukan isterinya dengan baik. Misalnya bila isteri melakukan hak dan kewajiban kepada suami, maka suamipun wajib melakukan hal yang sama. Karena bagimanapun juga antara suami dan isteri terdapat suatu perbuatan uyang sifatnya timbal balik. Mereka melaksanakan peranannya masing-masing agar kebahagiaan keluarga bisa dicapai. (Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, 2003 : 21).

Pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain, ia merujuk kepada Al-Qur'an surat Ali-'Imron ayat 195, yang berbunyi :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ


“Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orng-orang yang beramal diatara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebigian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lainnya. Maka orang-oarng yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang diskiti pada jalanku, yang berperang dan dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahn mereka dan pastilah akan kumasukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, sebagai pahala disisi Allah pada sisi-Nya yang baik”.  (Q.S. Ali-'Imron : 195). (Depag. R.I., 1989 : 110).


Sebagaiamana yang telah disebutkan diatas, Muhammad Abduh (1995 : 65) berpendapat bahwa laki-laki patut menjadi pemimpin dalam kerluarganya. Ia memberikan alasannya bahwa laki-laki tersebut mempunyai fisik yang kuat dan bertanggung jawab untuk melindungi dan manafkahi isteri dan keluarganya. Sedangkan isterinya diharuskan untuk mentaati suaminya. Meskipun demikian, ia berpendapat bila isteri mempunyai kualitas untuk memimpin dibanding suaminya, maka secara tidak langsung kepemimpinan suami tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan kriteria wanita dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori yaitu : Pertama, wanita shaleh dan yang kedua, wanita durhaka. Kepemimpinan laki-laki hanya berlaku bagi wanita yang durhaka

Abd al-Majid Al-Muhtasib (1973 : 191-193), bahwa Muhammad Abduh berpendapat bila keluarga Islam ingin maju, maka dianjurkan untuk bisa memadukan pola yang dipakai oleh orang Barat dengan ajaran Islam. Maksudnya adalah memadukan atau meniru yang baik dan bermanfaat bagi kemajuan orang Islam itu sendiri.

Quraish Shihab (1996 : 309), mengemukakan bahwa hak dan kewajiban suami dan isteri dilandasi oleh surat Al-Nisa' ayat 34, yang didalamnya terkandung dua buah prinsip yang pertama, adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita baik dalam segi fisik maupun psikisnya. Kedua, mengenai pola pembagian kerja yang ditetapkan oleh agama. Secara fisik laki-laki lebih kuat dibanding wanita, begitu juga dalam psikisnya wanita lebih lembut dibanding laki-laki.

Sebagaiman yang telah disebutkan diatas, untuk mewujudkan keluarga sakinah, antara suami dan isteri perlu adanya suatu keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya dalam hal mendidik anak-anak dan menjalin hubungan silaturrahmi yang baik antara masing-masing keluarga. Dengan demikian, perkawinan tersebut bukan hanya urusan keluarganya sendiri akan tetapi seluruh keluarga yang ada kaitan darah dengannya, maka tidak menutup kemungkinan hubungan sosialisasi dengan pihak luar bisa terjalin.

Hal ini disebabkan keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan suatu unit yang terlebih dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada satuan unit tersebut. Bila kehidupan keluarganya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, maka kehidupan bermasyarakat pun bisa terwujudkan dengan baik.

Disamping itu, Quraish Shihab ( 1996 : 110) berpendapat, bahwa antara suami dan istri terdapat suatu hak daan kewaajiban yang sifatnya timbal balik dan mempunyai peranannya masing-maasing daalam keluarga. Meskipun demikian, tidak berarti membebaskan masing-masing pihak untuk membiarkan pasangaannya untuk melaksanakan peranannya. Istri dianjurkan untuk membantu suaminya dalam segala hal. Ia merujuk kepada seoraang putri Abu Bakar yakni Asma. Pada saat itu, Asma dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, Asmaa membantu suaminya dalam memelihara dan mengurus binatang piaraannya.

Adapun yang menjadi tugas pokok seorang istri adalah memelihara rumah tangga. Rujukannya adalah surat Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا


"Dan hendaklaah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikannlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (Surat Al-Ahzab: 33). (Depag. R.I., 1989 : 672).


Jalaluddin Rakhmat (1986 : 121), mengungkapkan bahwa fungsi keluarga tersebut bukan hanya sebagai tempat mencurahkan kasih sayang antara sesama anggotanya, melainkan berfungsi juga sebagai tempat mendidik anak-anaaknya dan memelihara serta merawat kesehatan jasmani dan rohani anggota keluargannya. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa keluarga itu adalah sebagai sebuah kompi dalam hizbullah yang berjuang menyebarkan rahmat ke seluruh alam.

Bila fungsi keluarga tersebut tidak terlaksana, maka akan terjadi suatu kekacauan atau kritis keluarga. Misalnya bila gagal melaksanakan fungsi edukatif mengenai norma-norma agama, maka anak yang dilahirkan akan mengalami konflik yang pada akhirnya kehidupan keluarganya menjadi tidak harmonis.

Demikian pula Muhammad Taqi Mesbah (1986: 7-14), mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita perbedaan dalam bentuk lahir maupun batin. Misalnya yang paling nampak adalah dalam jenis kelaminya (faktor sexnya), laki-laki mempunyai keluasan dan kebebasan tertentu dalam kegiatan sexnya, akan tetapi terhadap wanita berlaku sebaliknya. Kemudian dalam segi batinnya, wanita lebih emosional dibanding laki-laki. Laki-laki lebih suka berbantah-bantahan dan mempunyai sifat yang agresif dibanding wanita. Wanita mempunyai sifat yang periang dan cenderung keibuan yang memjadi sumber utama dari bentuk emosi lain yang dimiliki oleh wanita.

Maka dari itu, menurutnya dengan melihat struktur dari kedua makhluk tersebut, maka akan diketehui kedudukan atau peranan suami istri dalam keluarga. Dalam berpoligami, mesbah berpendapat bahwa selain keluarga Nabi SAW yang menjaadi tauladan bagi umatnyaa, keluarga Nabi Ibrahimpun patut dijadikan taulan bagi umat Islam. Menurutnya, keluarga Nabi Ibrahim semuanya menjadi orang-oraang yang diridhai oleh Tuhannya. Dan yang menjadi keistimewaan keluarga tersebut adalah istri pertamanya (Siti Saroh) merelakan suaminya untuk kawin lagi demi kelangsungan perjuangan agamanya dan ternyata mereka mampu mendidik anak-anak menjadi anak yang shaleh.

Dilain pihak Saifuddin ASM (1994 : 82-83), mengatakan bahwa antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga. Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suaminya adalaah diberi nafkah dan dilindungi dari berbagai ancaman. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا


"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki dan sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mehonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sesuatu". (Surat Al-Nisa' : 32). (Depag. R.I., 1989 : 122).


Disamping itu, Saifuddin ASM (1994 : 149), mengatakan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah ada beberapa dimensi daan strategi, sebagaimana yang diungkapkannya adalah sebagai berikut: pertama akidah, kedua ibadah, ketiga taqwa, keempat kasih sayang, kelima proteksi, keenam edukasi, ketujuh sosialisasi, kedelapan seksual.


b. Poligami dan Kesejahteraan Keluarga

Salah satu diantara tujuan perkawinan adalah untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT. Demikian halnya dengan poligami, akan tetapi pelaksanaannya dibarengi dengan aturan mampu bersikap adil bagi para isterinya baik dari segi moril maupun materil. 

Meskipun Islam telah melegalkan poligami, namun pada ayat 3 dan 129 surat Al-Nisa' menurut Muhammad Abduh poligami yang disebutkan diayat itu tidak berarti memberikan  stimulus (Targhib) tapi menunjukkan sikap yang tidak disukai (tarhib), yang mengandung pengertian agar orang yang berpoligami untuk selalu hati-hati dalam menjaga hati dan perasaan dan apabila memang sudah dirasakan tidak akan mampu untuk berlaku adil, maka dicukupkan dengan menikahi satu orang isteri yang nyata lebih  sanggup dalam membina keluarga berikut anak-anaknya dengan baik dan penuh cinta kasih sayang.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa keluarga merupakan kesatuan terkecil dari sutu masyarakat, dengan demikian keluarga merupakan ujung tombak suatu Negara, apabila Negara tersebut menginginkan kemajuan, hal tersebut bisa diwujudkan apabila dalam kehidupan keluarga generasi-generasi penerusnya didik dan dibina baik dari fisik maupun mentalnya. Apabila kedua aspek tersebut terabaikan  maka secara tidak langsung kemajuan suatu bangsa akan mengalami hambatan dan itu hanya harus dimulai oleh sebuah keluarga yang dipenuhi kedamaian serta jauh dari konflik. Untuk mewujudkan hal itu menurutnya keadilan keadilan harus menjadi common value (Muhammad Abduh tt. Juz IV : 387).

c.  Perbaikan Keluarga dan Keadilan Sosial Kaitannya dengan Poligami

Dalam membina kehidupan keluarga, suami istri terlebih dahulu mempersiapkan segala halnya untuk kesejahteraan keluarga dimasa yang akan datang. Baik dalam segi material maupun non material. apabila kedua aspek tersebut terabaikan, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri akan terganggu.

Perkawinan yang ideal adalah sepasang suami istri yang mengetahui peranannya masing-masing dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mewujudkannya, karena kesempurnaan seseorang tidak bisa dipaksakan oleh suatu kekuatan hukum. Dengan alasan tertentu, Islam membolehkan umatnya untuk berpoligami dengan syarat mampu untuk bersikap adil.

Meskipun demikian, poligami menimbulkan madlarat bagi keluarganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang yang selalu mengidolakan Muhammad Abduh dalam setiap pendapatnya, Muthahhari (1992:324-330) bahwa akibat dibolehkannya poligami berpengaruh besar terhadap psikologis anggota keluarga, baik itu pihak istri maupun anak-anaknya. Pendidikan anak-anaknya menjadi terbengkalai sehingga mengakibatkan pengetahuannya tidak berkembang.

Hal ini disebabkan oleh lingkungan keluarga, yang pada mulanya bersifat sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, berubah menjadi lembaga permusuhan.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh sendiri (t.t : 366-369) bahwa madlarat dibolehkannya poligami adalah berpengaruh pada psikis anggota keluarga yang bersangkutan. Menurutnya pula, apabila psikis anggota tersebut sudah terganggu, maka hal tersebut akan menjalar ke hal-hal lainnya. Misalnya pada pendidikan anak merupakan kewajiban bersama. Apabila suami dan istri disibukkan dengan masalah-masalah pribadinya maka akan mengakibatkan pendidikan anak-anak terabaikan. Tambahnya pula, jika poligami terus diberlakukan di suatu negara maka tingkat pendidikan suatu negara tersebut akan mengalami hambatan.

Sebagaimana disebut di atas, bagaimana mungkin ketentraman keluarga sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 bisa terwujud? selain itu, ia menekankan apabila kaum wanita dididik dengan pendidikan agama yang benar, sehingga pendidikan agama tersebut menjadi kekuasaan tertinggi dalam hatinya, maka perasaan yang akan meresahkan mereka (cemburu) bisa ditahan.

Maka dari itu, ia mengatakan bahwa poligami tidak akan membawah kesejahteraan dalam keluarga akan tetapi sebaliknya merusak kehidupan berkeluarga. Jika keluarganya dalam keadaan kacau balau maka keadilan sosial pun sulit untuk diwujudkan. Selain berpengaruh terhadap psikis mereka, akan berpengaruh pula terhadap pembagian materi. Hal ini disebabkan ketidak mampuan suami untuk menjaga perasaan dirinya sendiri dan mereka.

Kesejahteraan atau keadilan sosial bisa terwujud apabila adanya kesatuan wujud antara jasmani dan rohani dalam individu. Maka dari itu, keharmonisan keluarga sangat diperlukan, agar kesejahteraan dan ketentraman masyarakat bisa diwujudkan. Sejahtera menurut Purwadarminta (1994 : 891), adalah : "Aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya)".

Kesejahteraan ataupun keadilan sosial dimulai dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu, diantaranya menumbuhkan aspek-aspek akidah dan moral kepada tiap individu. Karena dari individu yang seimbang akan melahirkan masyarakat yang seimbang pula. Hal ini bisa dilihat dari keluargaa Nabi SAW. Mereka mempunyai pribadi yang seimbang, sehingga dapat membentuk masyarakat yang seimbang pula.

Adapun yang menjadi asas-asas Islam untuk menegakkan keadilannya, Sayyid Quthb (1984 : 99-120), mengatakan bahwa untuk mencapai suatu keadilan sosial diperlukan sarana. Menurutnya keadilan sosial bukan hanya dalam bentuk lahiriah saja akan tetapi menyangkut aspek secara keseluruhan. Maka dari itu, untuk merealisasikannya, Islam membangun dan menegakkan aspek didalamnya diatas dua tiang pokok yaitu hati nurani manusia yang terdapat dalam diri manusia, dan pelaksanaan syariat dalam lingkungan masyarakat. Bila kedua hal tersebut bisa direalisasikan dengan baaik, maka akan tercapai kehidupan yang seimbang.


KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai konsep keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh maka yang ditemukan adalah, bahwa :

1. Poligami atau yang lebih tepatnya poligini menurut Muhammad Abduh adalah ikatan perkawinan seorang suami  dengan beberapa orang isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah isteri dalam berpoligami, tetapi menurut Muhammad Abduh Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap empat oarng isteri, ini sebagai tanda kalau poligami itu hanyalah sebuah ijin yang ada aturannya dan diperketat keberadaannya sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. (Muhammad Abduh, Juz IV : 351). Muhammad Abduh menyatakan, poligami sebenarnya adalah sebuah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, isterinya mandul, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman dan ia juga menyebutkan, bahwa keberadaan poligami dalam Islam hanyalah sebuah keringanan, sebuah ijin yang semata-mata dengan pembatasan yang diletakkan kepadanya. (Muhammad Abduh, Juz IV: 355). Tambahnya pula, hukum poligami bisa berubah menjadi haram apabila suami dari awal sudah merasa tidak akan mampu untuk bersikap adil. Selain itu menurutnya, bahwa masalah tersebut menjadi tugas utama ulama’ untuk meninjau kembali esensi hukum dibolehkannya berpoligami yakni untuk mensejahterakan ummat. Apabila suatu saat, hukum menyebabkan timbulnya bencana yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Maka hukum tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang berlaku, dengan berdasarkan peraturan umum yang berlaku yaitu  :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” (Abdul Mujib : 1992 : 41).

2. Konsep keadilan dalam poligami secara filosofis epistemologis, menurut penafsiran Muhammad Abduh pada adanya ayat 3 dan 129 surat Al-Nisa’ adalah bertujuan untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang agama dan diharapkan untuk membawa pada kesejahteraan ummat. Meskipun demikan, menurutnya poligami tidak akan mampu membawa kesejahteraan hidup. Hal ini disebabkan ia  merasa sangsi bila perempuan yang dinikahinya tersebut akan saling merelakan. Lebih jauh Muhammad Abduh menyatakan, bahwa dirinya tidak setuju terhadap praktek poligami (meskipun secara normatif ada didalam Al-Qur’an ) yang ada dalam masyarakat, karena poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur’an. Monogami merupakan tujuan perkawinan, karena dengan perkawinan monogami akan tercipta suasana tentram dan kasih sayang dalam keluarga. Maka dari itu, bila hendak berpoligami dianjurkan untuk dipikirkan kembali dan harus disertai dengan niat yang baik, agar anggota keluarga yang lainnya tidak terabaikan dan yang paling utama adalah membawa pada kesejahteraan ummat.

3. Konsep keadilan dalam poligami secara sosiologis, menurut Muhammad Abduh adalah memperlakukan isteri-isterinya hingga anak-anaknya dengan sama rata dan seimbang, baik dalam bentuk materi maupun moril dan itu merupakan perhatian utama bagi seseorang yang akan berpoligami karena keluarga akan menentukan kemajuan pada masyarakat bahkan menentukan tingkat kesejahteraan atau tidaknya suatu bangsa. Lafadl Al-Adl sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 sifatnya adalah umum dan abstrak, sedangkan Al-Qisth sifatnya khusus dan konkrit. Dengan demikian, suami tidak akan mampu untuk bersikap adil diantara para isterinya kecuali orang yang wara’ dan harisin. Hal ini sebabkan, dalam pembagian moril, tidak akan tercapai suatu pembagian yang merata. Muhammad Abduh merujuk kepada sikap Nabi Muhammad saw sendiri dalam memberikan perhatian, kasih dan sayangnya kepada para isterinya. Beliau lebih condong kepada isterinya yang bernama Aisyah. Meskipun demikian beliau tetap menjaga perasaannya agar tidak terjadi perselisihan diantara para isterinya. Seseorang yang hanya berorientasi pada kepuasan nafsu belaka sangat tidak dimungkinkan untuk bisa berbuat adil dalam berpoligami. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa berpoligami akan mengakibatkan kemunduran suatu bangsa. Hal ini disebabkan, mereka kurang memahami esensi dari ajaran agama Islam terutama mengenai poligami. Maka dari itu, apabila poligami menimbulkan mudlarat bagi anggota keluarganya, masyarakat bahkan suatu bangsa dimana ia tinggal, maka dianjurkan sekali untuk  menikahi satu orang isteri saja, begitulah kata Muhammad Abduh.


B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis sajikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, yaitu, bahwa seorang suami apabila ingin melakukan poligami harus dipikirkan terlebih dahulu, karena nantinya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga selanjutnya.

Bahwasanya Muhammad Abduh sendiri menentang terhadap keberadaan poligami yang dipraktekan dalam masyarakat, karena poligami terbukti sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir. Dengan dalil Ushul Fiqh yang berbunyi Dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masahalih (mencegah mudlarat harus didahulukan daripada mengambil manfaat), maka poligami diharamkan apabila tidak mungkin terciptakan keadilan diantara para isteri, dan sebagai dasar pemikiran bagi seorang yang akan melakukan poligami adalah harus selalu ingat bahwa, poligami itu  ada hanyalah sebuah izin yang didalamnya terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi yang salah satu diataranya adalah sikap adil yang seadil-adilnya.

Akhirnya, bahwa dalam penelitian ini, penulis sadar akan kekurangannya, oleh karena itu penulisan ini tidak bersifat mutlak, dalam artian tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali hanya kebenaran Tuhan. Penulis berharap bagi pemikir-pemikir baru untuk mengkaji lebih lanjut demi menemukan kebenaran dan solusi yang tepat sehingga dapat mengatasi persoalan poligami yang penulis yakin kedepan semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan dari masalah ini.




































Belum ada Komentar

Posting Komentar