Karmuji.com | Penyuluh Agama Islam Tuban

Bentuk dan Faktor Marital Rape dalam Pernikahan

 

Marital rape berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata: marital yang berarti hubungan dengan perkawinan, rape yang berarti perkosa.[1] Ditinjau dari sudut terminologi ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan marital rape, misalnya Bergen mendefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik vagina, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat isteri dalam keadaan tidak sadar.[2]

Menurut Elli N. Hasbianto mendefinisikan marital rape sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan isteri.[3] Sedangkan Farkha Cicik mengklasifikasikan marital rape dalam tiga kategori yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap, hubungan seksual yang diringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri.[4] Hubungan seks seperti ini merupakan pemaksaan karena hanya satu pihak yang merasakan kenikmatannya sedangkan pihak lain yaitu isteri tidak merasakan kepuasan atau kenikmatan yang sama.

Sebenarnya marital rape ini merupakan permasalahan yang tabu untuk dibahas karena tindakan perkosaan terhadap isteri itu tidak dapat dilihat oleh publik dan bukan sebagai wacanan umum. Bagi mereka para isteri enggan menceritakan hal tersebut ke luar karena hal tersebut merupakan suatu aib keluarga yang harus dijaga oleh seorang isteri, selain itu masih banyak rumah tangga yang menganggap isteri harus patuh pada suami walaupun itu menyakiti isteri.

1.   Bentuk-bentuk Marital Rape Dalam Perkawinan

Terkait dengan masalah seksualitas suami isteri, ada beberapa stateman Al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187.

Terjemahnya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”[5]

 

 Ayat ini menyatakan bahwa suami harus menggauli isterinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma’ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.[6] Ulama’ Madzhab memandang ‘azl (couitus interruptus) yaitu menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat Madzhab yaitu : Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan suami isteri.

Sejalan dengan melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadist diatas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya isteri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.[7] Dari sini jelaslah perspektif Al-Quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif Agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami isteri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelasaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat-ayat diatas adalah sumber secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaiman laki-laki dihadapkan masalah dengan isterinya. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran Agama, sehingga menanggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah  Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 34 yang berbunyi :

Terjemahnya: “perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka Nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu untuk mencari jalan untuk menyusahkan mereka.”[8]

 

 Dari beberapa teks di atas, baik Al-Qur’an maupun hadist kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap isteri terutama dalam hubungan seksual sehingga isteri tidak memilki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kala dlarb atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi Agama. Dan hadist-hadist diataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap isteri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pertama dalam fiqih ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. Tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Kedua ada ajaran fiqih yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah SWT akan menyusupkan mukanya kedalam api. Isterilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan suami boleh memukul isteri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendakinya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain.

Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, pencekikan, pemotongan, penempelengan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.[9]

a.     Bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri perspektif Undang-undan Nomor 23 tahun 2004.

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan bagian dari pada kekerasan seksual sebagai mana yang telah diakomodir oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar.[10]

1)      Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

2)      Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.

3)      Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.

4)      Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan terhadap peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun norma.[11]

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta pemerkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawa tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tentang kerja, dan pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi.[12]

 Kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan isteri yang ditinggal suami tanpa kabar berita.

Kekerasan terdiri dari tindakan pemaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu di ingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.

Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika, moral, kesehatan, serta sosial, budaya, politik, dan latar belakang seseorang.

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagai berikut ini:

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk  kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

1)      Kekerasan seksual berat yang terdiri dari:

a)   Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina dan merasa direndahkan.

b)   Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

c)   Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

d)   Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

e)   Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

f)    Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit atau cedera.

2)      Sedangkan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, pemerkosaan dalam perkawinan adalah hal yang sangat kontroversi sampai saat ini. Rancangan KUHP yang ingin memasukkan pemerkosaan dalam perkawinan sebagai sebuah pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, Agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pada akhirnya, pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri (marital rape) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang bergantung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai marital rape dengan alasan karena masyarakat kita belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbada dengan KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam Undang-undang tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam Undang-undang tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) tidak hanya terjadi di luar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (marital rape) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap suatu yang mengada-ada dan, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya ini harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenal pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman manusia hanya pada aspek fisik semata. Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan.

Pelecehan seks adalah penyalah gunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “pristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperbedakan, karena itu ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.[13]

b.      Bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kekerasan seksul yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dapat dirumuskan ke dalam kategori marital rape. Adapun bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut:

1)      Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidak siapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.

2)      Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri misalnya dengan oral atau anal.

3)      Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan atau berat.[14]

Terkait dengan masalah seksual suami isteri, ada beberapa ayat Al-Qur’an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu:

Terjemahnya:  “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”[15]

 

Ayat ini menyatakan bahwa suami harus menggauli isterinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang  untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma’ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Ulama’ Madzhab memandang ‘Azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat bahwa ‘Azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri. Umar berkata:

 انهي النبي صلي الله عليه وسلم عن العزل عن احرة الاباذنها  

 

Artinya: Rasulullah SWT melarang seseorang melakukan ‘azl tanpa seizin isterinya. (HR. Ibnu Majah).[16]

 

Sejalan dengan prinsip melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya isteri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah perspektif Al-Qur’an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk tidak bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar yang satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah. Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tak bisa dipisahkan dengan menggunakan tesis apapun, karena agama diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia.

2.   Faktor Penyebab Terjadinya Marital Rape

Dalam kehidupan masyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap isteri. Di antara penyebabnya adalah bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. laki-laki bersumber Pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan isteri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai isterinya.

Kekerasan terhap isteri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi isteri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi isteri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang meligkupinya, pembagian peran antara suami dan isteri, sehingga menempatkan isteri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan isteri harus berada di bawah kekuasaan suami. Isteri berkewajiban menjaga menghormati dan tertib pada suami. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara. Isteri harus menopang kesuksesan karir suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan isteri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaanya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinanya terhadap kekeluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan. Keberlawan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinannya laki-laki sebagai kepala rumah tangga.[17]

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Baik dari kalangan yang berstatus ekonomi rendah hingga kalangan ekonomi sangat mapan, hal ini sering kali terjadi. Karena secara garis besar dilatari oleh pemahaman terhadap sahnya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap isteri dalam dua hal adalah asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan pemahaman terhadap teks keagamaan.[18] Bukan malah seperti apa yang ditafsirkan orang kebanyakan. Kekerasan dalam Islam memang diperbolehkan tapi dalam melakukannya ada etika yang harus diperhatikan. Jika kekerasan sudah memiliki unsur pencederaan atau penganiayaan yang tidak dibenarkan.

Potensi yang diberikan oleh Allah SWT  kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia.[19]

Kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan pada isteri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di Negar Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap isteri, antara lain:

a.          Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.

b.          Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

c.          Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

d.          Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

e.          Budaya bahwa isteri tergantung pada suami, khususnya ekonomi.

f.           Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil.

g.          Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.

h.          Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.

i.           Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

 Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri berhubungan dengan kekerasan suami atau isteri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap isteri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isetri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pada isteri. Kekuasaan suami terhadap isteri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja, karena keterlibatan isteri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem adanya kondisi sosial budaya, sehingga peran isteri dalam ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.[20]



[1] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggeris Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

[2] Bergen dalam Siti A’isiyah, “Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam” (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

[3] Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Makalah Senior Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan PPK UGM bekerja sama dengan Food Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.

[4] Ibid.

[5] Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: PT.KaryaToha Purna 2002), 45.

[6] Masdar F. Mas’udi, Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Cet II. Bandung: PT.
Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), 113.

[7] Ibid.,117.

[8] Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya,123.

[9] H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 179.

[10] Zainatul Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan (Yogyakarta PT. LKIS Pelangi Aksara,2006), 6.

[11] Ibid,7.

[12] Ibid., 12.

[13] A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender (Indonesia Tera, Magelang, 2004), 235-238.

[14] Ibid.,13.

[15] Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 45.

[16] Musnad Ahmad Ibnu Handal, Mausuatul Hadits An-Nabawi Asy-Syarif, 231.

[17] Andy Dermawan, “Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran”, Dalam Mochammad Sodik, Tela’ah Ulang Wacana Seksualitas (Cet I. Yokyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA,2004), 250.

[18]  Ibid., 301.

[19] Halmin Ilyas, Orientasi Seksual Dari Kajian Islam, Dalam Sinta Nuriyah A.Rahman, Islam Dan Kontruksi Seksualitas, Cet 1(Yokyakarta, PSW IAIN Yokyakarta, The Ford Foundation, Dan Pustaka Pelajar, 2002), 81.

[20] Siti awaliah, Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai
Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara
0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska),
” (Fakultas Syariah Program Studi Al Akhwal Asy Syakshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011).


Belum ada Komentar

Posting Komentar