Karmuji.com | Penyuluh Agama Islam Tuban

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Murtad




 

Pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas dan fungsinya seperti menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti halnya dalam perkara perceraian cerai gugat suami murtad karena tidak terlaksananya tujuan perkawinan seperti dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Salah satu alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian yang terdapat dalam KHI tentang Peralihan agama atau murtad yang dapat menyebabkan putusnya tali perkawinan.

Rumusan masalah pada perkara ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami murtad dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut sehingga peneliti ingin mencari sejauh mana dasar atau landasan hukum dan pertimbangan majelis hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat dengan alasan suami murtad setelah perkawinan dan menganalisis apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban yang berupa putusan perceraian sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari putusan yang peneliti dapatkan kemudiaan melakukan wawancara dan mencari di buku-buku atau data dengan tujuan untuk mendapat gambaran dari Hakim Pengadilan Agama Tuban terhadap kasus yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian  yang penulis dapatkan bahwa pertimbangan yang digunakan majelis Hakim terhadap perceraian cerai gugat suami murtad bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan melihat faktanya dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercapai tujuan perkawinan sesuai undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan melihat sebab-sebab terjadi peceraian seperti didalam KHI dan murtadnya seseorang maka di dalam Al-Qur’an dan fiqih sunnah pernikahan tersebut menjadi fasakh atau rusak. Yang terakhir adalah hakim membuat putusan mengunakan panduan atau pedoman hakim yang dilakukan melalui Yurisprudensi. Dikarenakan belum ada undang-undang yang menegaskan bahwa murtad tersebut bisa dijadikan alasan perceraian, sehingga hakim yang peneliti wawancarai semuanya berbeda pendapat terhadap isi putusan tersebut. SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal uitvoerbaar bij voorraad tanggal 1 desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Hakim berpendapat tidak hanya melihat satu sisi, dan menurut hakim ketua perkara diputus dengan fasakh tersebut karena perkawinannya sudah fasid atau rusak, tetapi didalam persidangan yang menghasilkan isi putusan pertimbangan hakim yang isinya lebih menonjolkan pada tidak rukunnya rumah tangga tersebut karena percekcokan, meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad. Hal yang perlu diperhatikan oleh yudikatif bahwa yakni harus adanya ketetapan yang tegas tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad agar tidak adanya perbedaan pendapat dan pandangan terhadap para hakim serta perlunya pertimbangan yang matang ketika membuat putusan tersebut.

 

Belum ada Komentar

Posting Komentar